Peringatan G30S PKI, Legislator Ingatkan Bahaya Laten Komunis

30-09-2021 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI A. A Bagus Adhi Mahendra Putra. Foto: Ist/Man

 

Tanggal 30 September diperingati tiap tahunnya sebagai upaya kudeta Partai Komunis Indonesia (PKI) terhadap Pemerintahan Republik Indonesia. Saat itu, PKI mencoba merongrong ideologi Pancasila. Anggota Komisi II DPR RI A. A Bagus Adhi Mahendra Putra mengingatkan bahaya laten komunisme.

 

“Bangsa Indonesia harus tetap mewaspadai munculnya gerakan Komunis, mengingat PKI merupakan bahaya laten yang bisa menyusup dan bertransformasi dalam wujud baru," papar Amarta, sapaan akrab Bagus Adhi dalam keterangan pers kepada Parlementaria di Jakarta, Kamis (30/9/2021).

 

Menurut politisi Partai Golkar itu, Bangsa Indonesia harus tetap mewaspadai gerakan komunis, mengingat gerakan ini adalah gerakan laten dan bisa menyusup ke dalam sendi-sendi kehidupan bernegara. Sebagaimana pesan Presiden Soekarno, jangan pernah melupakan sejarah agar Indonesia tidak kehilangan jati dirinya.

 

Legislator dapil Bali itu mengatakan, peristiwa G30S PKI merupakan sejarah kelam bangsa Indonesia. Generasi sekarang dan yang akan datang tidak boleh lupa akan sejarah ini. Menurutnya keberadaan TAP MPRS XXV/MPRS/1966 masih berlaku hingga saat ini. Selama TAP MPR tersebut masih berlaku, maka PKI tidak akan bangkit dan berdiri di bumi Indonesia. (eko/sf)

BERITA TERKAIT
Bahtra Banong Ingatkan Hakim MK Jaga Netralitas dalam Sengketa Pilkada Serentak
09-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, mengingatkan seluruh hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menjaga netralitas...
Komisi II Siap Berkolaborasi dengan Kemendagri Susun Draf dan NA RUU Pemilu
06-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pihaknya siap berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam...
Perlu Norma Baru untuk Antisipasi Terlalu Banyak Pasangan Capres-Cawapres
04-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyebut DPR dan pemerintah akan mengakomodasi indikator pembentukan norma baru...
Putusan MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden Jadi Bahan Revisi UU Pemilu
03-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang...