Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti saat pertemuan Tim Kunspek Komisi VII DPR RI dengan jajaran Direksi Poso Energi di Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (30/9/2021). Foto: Erman/nvl

Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengatakan bahwasannya Indonesia sudah berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon sebesar 29 persen di tahun 2030. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan turut menandatangani Paris Agreement yang kemudian diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016.

"Saya menggarisbawahi, ketika berbicara mengenai emisi karbon, 30 persen (penggunaan karbon) sendiri itu datang dari sektor energi. Maka banyak sekali langkah-langkah yang harus kita lakukan," ujar Dyah Roro saat ditemui di sela-sela pertemuan Tim Kunspek Komisi VII DPR RI dengan jajaran Direksi Poso Energi di Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (30/9/2021) malam.

Politisi Fraksi Partai Golkar ini mengungkapkan, pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia baru di kisaran 2,5 persen dari total potensi yang dimiliki. "Padahal Indonesia wilayahnya yang sangat luas, dari segi sumber daya yang dimiliki juga melimpah. Seperti energi matahari, angin, air jadi potensinya tu banyak sekali," tuturnya.

Di sisi lain, Dyah Roro berharap, saat Indonesia emas tahun 2045, bangsa ini bisa menjadi salah satu ekonomi terbesar bahkan di urutan 5 atau 6 se-dunia. Maka dengan pertumbuhan ekonomi tersebut bisa diasumsikan bahwasanya demand energy akan semakin meningkat seiring dengan banyaknya aktivitas di Indonesia yang berperan terhadap pembangunan bangsa.

"Maka diharapkan, nanti demand energy yang semakin meningkat, dengan suplied energy tidak hanya berbasis energi fosil. Karena apa? Karena perubahan iklim ini kan sebuah kenyataan yang patut kita perhatikan bersama. Jangan sampai kita lupa untuk peduli dengan lingkungan kita, dengan bumi kita, maka dengan begitu kita bisa merealisasikan target yang ingin kita capai," harapnya.

Semua fraksi di Komisi VII DPR RI, ujar Dyah Roro, memiliki pandangan yang sama terhadap Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan (RUU EBT). "Kita berharap dengan terciptanya sebuah payung hukum dan kebijakan makro seperti RUU EBT, bisa membantu agar kita bisa merealisasikan potensi yang Indonesia miliki," pungkasnya. (es)