Pemerintah Harus Bantu Swasta Kembangkan Kawasan Industri

02-10-2021 / KOMISI VII
Wakil Ketua Komisi VII DPR Bambang Wuryanto saat memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi VII DPR RI dengan Direksi PT Bogorindo Cemerlang selaku pengelola Kawasan Industri Sentul, di Bogor, Jawa Barat, Kamis (30/9/2021). Foto: Tasya/Man

 

Wakil Ketua Komisi VII DPR Bambang Wuryanto menyoroti pihak swasta yang kesulitan dalam pengembangan dan pengelolaan kawasan industri. Salah satu kendala dalam pengembangan di Kawasan Industri Sentul adalah persoalan pembebasan lahan. Bambang mendorong pemerinntah turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut guna percepatan pengembangan di kawasan industri oleh pihak swasta.

 

Hal tersebut disampaikan Bambang usai memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi VII DPR RI dengan Direksi PT Bogorindo Cemerlang selaku pengelola Kawasan Industri Sentul, di Bogor, Jawa Barat, Kamis (30/9/2021).

 

“Nah, tentu swasta dalam mengembangkan industri butuh dibantu sarana dan prasarananya. Apa yang paling memberatkan bagi mereka? Nomor satu itu adalah soal tanah, itu lahan. Lahan ini tentu swasta agak susah misalnya untuk pembebasan lahan atau posisi lahan strategi, pemerintah harus bantu,” terang Bambang.

 

Selain persoalan lahan, ujar Bambang, pihak swasta perlu diberi kemudahan dan kecepatan perizinan pembangunan infrastruktur penunjang kawasan industri seperti jalan tol, ketersediaan sumber listrik, juga air. Diperlukan sistem perizinan terpadu antara pemerintah pusat hingga ke daerah, baik itu provinsi juga kabupaten/kota.

 

Wakil rakyat dapil Jateng IV ini berharap, pemerintah dapat serius dalam menggarap proyek kawasan industri. Sebab, berdasarkan data BPS, sektor industri memberikan kontribusi terbesar yakni sekitar 78,16 persen dari total nilai ekspor nasional selama tahun 2021.

 

Bambang menegaskan, DPR RI akan hadir untuk mengurangi beban sektor industri untuk menjaga kinerja industri tetap positif sehingga berdampak pada perekonomian negara. “Intinya kalau konsep oke, tentu DPR akan bertugas sesuai dengan kewenangannya,” tutup Bambang. (nap/es)

BERITA TERKAIT
Program MBG Diluncurkan: Semua Diundang Berpartisipasi
06-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Gizi Nasional dijadwalkan akan meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hari ini, Senin, 6 Januari 2025....
Komisi VII: Kebijakan Penghapusan Utang 67 Ribu UMKM di Bank BUMN Perlu Hati-Hati
04-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti rencana pemerintah yang akan menghapus utang 67 ribu...
Pemerintah Diminta Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM dan Ekonomi Kreatif Indonesia
03-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini dituntut untuk menata dan...
Dina Lorenza Dukung Kenaikan PPN: Harus Tetap Lindungi Masyarakat Menengah ke Bawah
24-12-2024 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Dina Lorenza mendukung rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen...