Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menilai bahwa penyerapan anggaran, terutama belanja modal dalam APBN 2011, tidak optimal, sehingga tidak mampu menggerakkan perekonomian domestik dan sektor riil, serta membuka lapangan kerja.

          “Dewan berpandangan bahwa serapan anggaran hingga akhir tahun 2011 yang tidak optimal, menunjukkan adanya permasalahan dalam pengelolaannya,” kata Ketua DPR RI Marzuki Alie, dalam Pidato Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2011-2012 pada Rapat Paripurna, Senin (9/1), di Gd Nusantara II, Jakarta.

       Menurutnya ada beberapa aspek yang perlu dievaluasi antara lain, lemahnya perencanaan program dan kegiatan, lemahnya koordinasi antara unit perencana dan unit pelaksana kegiatan, dan lemahnya pelaksanaan kegiatan. Sejumlah kelemahan tersebut mengakibatkan sering dilakukannya revisi anggaran. Bila penyerapan menumpuk pada akhir tahun, akan ada kecenderungan mengabaikan prinsip-prinsip akuntabilitas dan kehati-hatian.

        Dalam pelaksanaan fungsi anggaran, evaluasi pelaksanaan APBN 2011 dan tindak lanjut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I BPK-RI tahun 2011 telah dilakukan oleh Komisi-Komisi DPR dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN). Badan Anggaran DPR juga telah melakukan pendalaman terhadap APBN tahun 2012, utamanya berkaitan dengan belanja modal.

          Untuk pelaksanaan APBN 2012, Dewan melihat bahwa tantangan yang akan dihadapi pada tahun ini akan lebih besar, mengingat kondisi perekonomian global yang masih tidak menentu. Dewan mewaspadai kemungkinan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat menurun, jika pemerintah tidak mempersiapkan langkah-langkah yang terukur untuk mengantisipasinya.

            Untuk mendorong perekonomian, belanja barang dan belanja modal seharusnya memperoleh porsi lebih besar, karena merupakan anggaran pembangunan yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun kita justru melihat bahwa APBN saat ini terlalu terbebani oleh biaya rutin dan biaya subsidi. Perlu dipikirkan secara bertahap adanya pola penurunan biaya rutin dan biaya subsidi.

           Terkait penerimaan anggaran negara, di tahun 2012 Dewan akan terus memantau penerimaan pajak. Penerimaan pajak dan bagi hasil sumberdaya alam juga harus diperhatikan, mengingat banyak daerah yang memiliki sumberdaya alam melimpah, namun banyak warganya yang tidak menikmati melalui berbagai pemenuhan kebutuhan kesehatan dan pendidikan. Untuk itu, sesuai ketentuan UU, Dewan menegaskan dan meminta Pemerintah tidak saja akuntabel dalam sisi belanja, namun juga akuntabel dari sisi penerimaan.

         Hal-hal lain yang perlu memperoleh perhatian dalam realisasi anggaran adalah perlu dipacunya kegiatan ekonomi domestik terutama sektor perdagangan antar dan inter-pulau, perlunya penyederhanaan birokrasi, target penurunan kemiskinan, penyerapan tenaga kerja, penurunan tingkat pengangguran terbuka, dan penyiapan kebijakan energi alternatif seperti panas bumi dan mikrohidro, serta skema penemuan sumber minyak baru ataupun penggunaan teknologi eksplorasi baru. “Akibat terjadinya gejolak harga minyak, akan berdampak pada membengkaknya subsidi BBM yang pada akhirnya membebani anggaran negara,” imbuh Marzuki Alie.

       Selain itu, Marzuki juha menyampaikan kebanggaannya terhadap hasil penilaian salah satu Lembaga Peringkat Hutang Internasional Fitch Rating, telah memberikan upgrade terhadap peringkat hutang Indonesia dari BB+ menjadi BBB- yang berarti bahwa Indonesia menjadi negara yang layak untuk investasi. Dengan peringkat ini diharapkan kepercayaan global terhadap iklim investasi Indonesia makin meningkat dan mendorong investasi jangka panjang seperti foreign direct investment yang dapat menyentuh sektor riil.

    Dia menjelaskan indikator yang menjadi dasar upgrade adalah membaiknya kinerja perekonomian, likuiditas eksternal yang lebih kuat, rasio hutang publik yang rendah dengan kecenderungan yang terus menurun, serta kebijakan makro yang berhati-hati. Selain itu, kemampuan Indonesia untuk mengatasi kelemahan struktural serta menjaga pertumbuhan ekonomi berkelanjutan tanpa menimbulkan ketidakseimbangan eksternal atau tekanan inflasi tinggi, akan ikut memperkuat fundamental ekonomi Indonesia. Fundamental ekonomi yang kuat pada gilirannya akan terus memberikan perbaikan pada peringkat hutang Indonesia.

       Dewan menghargai segala upaya dan kerja keras yang dilakukan berbagai pihak dengan pencapaian peringkat layak investasi ini. Namun demikian, Dewan tetap memberi catatan bahwa peringkat tersebut tidak akan berarti jika upaya pemerataan hasil kinerja ekonomi tidak dapat dinikmati masyarakat luas.

         Dewan menekankan bahwa di sisi lain, ada 2 (dua) permasalahan utama yang harus diatasi segera yaitu permasalahan infrastruktur dan ketidakpastian hukum. Perbaikan infrastruktur harus segera dilakukan, agar Indonesia tidak mengalami middle income trap dan dapat menjadi negara berpendapatan tinggi dan maju di masa mendatang. Ketidakpastian hukum harus ditangani dengan perbaikan regulasi dan penegakan hukum yang adil. (as)/foto:iw/parle.