Masyarakat empat kampung di desa Citarik meminta Ketua DPR Marzuki Alie menjadi penengah konflik pembangunan atau penarikan jaringan SUTT 150 KV PLTU 2 jawa barat dan TX Lembursitu.

"Sampai detik ini ada 460 pemilik lahan yang belum dibayar tapi PLN berani memanam kabel pembangunan sutet itu," kata wakil masyarakat, Daance Yohanes saat menghadap Pimpinan DPR, Rabu, (11/1).

Masyarakat yang terkena dampaknya yaitu Kampung Jayanti, Cileungsi, Sindang Rasa dan Sirnagalih. Selain itu, Daance, mengatakan. Saat melakukan penanaman tower itu PLN kerap menyertakan oknum-oknum polisi dan TNI memasuki, memaksakan diri dan atau melakukan aktivitas berupa pemasangan tiang-tiang pancang pengaman serta menarik kabel serat optik.

Pada kesempatan itu, Ketua DPR berjanji akan memfasilitasi pertemuan warga di desa Citarik dengan PLN."Kita akan melihat persoalan ini dan meminta Komisi VII DPR menyelesaikan persoalan konflik ini,"katanya.

Menurutnya, kalau memang masih bermasalah seharusnya PLN tidak melakukan proses pembangunan tower Sutet tersebut. "Mudah-mudahan ada solusi terbaik dengan PLN,"paparnya. Kalau memang tower itu setinggi 70 meter, lanjutnya, seharusnya PLN memiliki ijin karena memang kondisi itu menganggu lingkungan warga sekitar. (si)