Martin Manurung Dorong Kementerian BUMN Terus Lakukan Pembenahan

19-10-2021 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung. Foto: Dok/Man

 

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung mengatakan pembenahan di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus berjalan meski diakuinya masih terdapat beberapa permasalahan. Ia pun mendorong perbaikan di perusahaan pelat merah melalui revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

 

“Memang ada beberapa permasalahan lama yang masih tertinggal. Namun dalam rapat – rapat kerja di Komisi VI DPR, kami bersama Menteri BUMN Erick Thohir terus melakukan pembenahan,” ujar Martin dalam keterangan tertulisnya yang diterima Parlementaria, Selasa (19/10/2021).

 

Martin juga menanggapi arahan Presiden Joko Widodo tentang respons BUMN terkait investasi yang sudah dibuka. Ia menyambut baik semangat Presiden Jokowi dalam membuka peluang investasi. Ia menegaskan hal tersebut juga sudah dalam pemantapan, yang nantinya akan dimasukkan dalam revisi UU BUMN yang saat ini sedang disusun Komisi VI DPR RI. 

 

“Komisi VI DPR bersama Kementerian BUMN telah menyepakati beberapa pembenahan untuk perbaikan BUMN. Mulai restrukturisasi, holdingisasi, klasterisasi dan juga aturan percepatan investasi,” ujar Martin. Selain kebijakan tersebut, lanjut dia, Komisi VI DPR telah menyepakati usulan perusahaan-perusahaan BUMN penerima Penyertaan Modal Negara (PMN) yang memang menerima penugasan dan melakukan aksi korporasi.

 

“Untuk yang sifatnya penugasan tentu PMN tidak terelakkan. Sementara untuk aksi korporasi, kita akan dalami agar PMN tersebut dimanfaatkan secara tepat guna memberikan kontribusi yang lebih besar bagi negara dalam bentuk deviden, pajak dan lain sebagainya,” jelas Anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI ini.

 

Selain itu, kata Martin, beberapa perusahaan BUMN memang diminta untuk dibubarkan. Perusahaan yang hanya menjadi beban akan dibahas dalam Panitia Kerja (Panja) Penyehatan dan Restrukturisasi BUMN. Kendati demikian, ia menegaskan bahwa Komisi VI DPR sudah menggarisbawahi agar PMN tidak digunakan untuk tambal sulam menutupi kerugian akibat kesalahan manajemen.

 

Mengenai target-target yang disampaikan Presiden Jokowi untuk BUMN, wakil rakyat dari dapil Sumatera Utara II ini optimis target tersebut bisa tercapai. “Semangat Pak Presiden untuk memajukan BUMN kita sambut baik. Kita yakini itu pasti juga disambut baik Pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN,” imbuhnya. (ann/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...