Temuan Kecurangan Seleksi ASN, Komisi II Akan Minta Keterangan Pemerintah

01-11-2021 / KOMISI II
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal usai mengikuti Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (1/11/2021). Foto: Runi/nvl

 

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal mengatakan bahwa Komisi II DPR RI berniat meminta keterangan langsung dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur-Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) terkait kasus temuan dugaan adanya kecurangan seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. 

 

“Kami memang berniat untuk meminta keterangan langsung dari KemenPAN-RB ataupun BKN berkenaan dengan ini, apa yang menjadi penyebab dan bagaimana bentuk dari kecurangan itu terjadi," ujar Syamsurizal ditemui usai mengikuti Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (1/11/2021). 

 

Saat ini politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut mengakui bahwa kabar temuan kecurangan telah meramaikan sisi media sosial dan Komisi II DPR RI masih terus memantau untuk menemukan titik konkret pendalamannya. “Soal bagaimana konkretnya, nanti kami akan lakukan penyelidikan, penelitian maupun pendalaman dalam waktu yang tidak begitu lama, Insya Allah," sebut Syamsurizal. 

 

Hal itu menurut Syamsurizal tak dapat terus dibiarkan karena kecurangan akan memberikan dampak yang berbahaya. "Bila itu sistematis dan akan berdampak dengan lebih luas, ini yang kami khawatirkan. Dan oleh karena itu, ini perlu kita kawal bersama dengan kami akan melakukan penelitian secara mendalam,” sebutnya. 

 

Misalnya, tambah Syamsurizal, jika kecurangan ini adalah kejahatan perorangan yang didorong oleh keinginan mendapatkan semacam upah atau suap. “Tapi kalau ini sudah dikaitkan dengan politik tertentu untuk menyelamatkan orang-orang tertentu yang mereka back up, nah ini yang kami katakan (kasus) berat," terang legislator daerah pemilihan (dapil) Riau I tersebut. (ah,bia,mi/sf)

BERITA TERKAIT
Bahtra Banong Ingatkan Hakim MK Jaga Netralitas dalam Sengketa Pilkada Serentak
09-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, mengingatkan seluruh hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menjaga netralitas...
Komisi II Siap Berkolaborasi dengan Kemendagri Susun Draf dan NA RUU Pemilu
06-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pihaknya siap berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam...
Perlu Norma Baru untuk Antisipasi Terlalu Banyak Pasangan Capres-Cawapres
04-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyebut DPR dan pemerintah akan mengakomodasi indikator pembentukan norma baru...
Putusan MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden Jadi Bahan Revisi UU Pemilu
03-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang...