Anggota Komisi VII DPR RI Ali Ahmad mendorong Badan Pengaturan Hilir Minyak dan Gas bumi (BPH Migas) untuk lakukan proses digitalisasi berbagai layanan. Salah satunya dengan menggunakan sistem nirkabel (wifi) yang dipasang di Nozzle pada tiap-tiap SPBU.

“Sistem tersebut dapat mengantisipasi kecurangan atau SPBU yang nakal, sehingga bisa terawasi jika terjadi penyelewengan BBM. Misalnya BBM subsidi yang semestinya untuk konsumsi masyarakat, namun dijual ke Industri. Nah dengan sistem digital hal tersebut dapat diantisipasi,” ungkap Ali kepada wartawan, baru-baru ini.

Menurutnya, jika BPH Migas mengambil sendiri di lapangan dengan cara manual, itu tentu sangat sulit. Apalagi, keberadaan kantor BPH Migas merata di setiap daerah atau kecamatan. Oleh karena itu, untuk mempermudah pengawasan, pihaknya mendorong BPH Migas untuk segera melakukan proses digitalisasi.

Selain itu, politisi Fraksi PKB ini juga mengingatkan BPH Migas terkait tugas lainya dari Presiden Joko Widodo yang tak kalah pentingnya, yakni Program BBM satu harga. Ia berharap Program tersebut akan tuntas di tahun 2024 mendatang.

“Untuk mencapai target tersebut pasti ada kendala, khususnya untuk yang berada di luar Pulau Jawa. Namun saya yakin, kerjasama yang baik oleh semua pihak, maka semua itu dapat teratasi. Dan program BBM Satu harga bisa terwujud sebagaimana yang dicita-citakan oleh Bapak Presiden,” pungkas Ali. (ayu/es)