Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani. Foto: Dok/nvl

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani mendukung dunia menerapkan strategi pembangunan hijau atau rendah karbon secara global dalam upaya mengurangi emisi. Ia juga mendorong penggunaan energi terbarukan sebagai langkah transisi energi untuk mencapai terwujudnya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

“Krisis iklim terus menjadi ancaman bagi seluruh umat manusia. Komitmen untuk mengatasi perubahan iklim harus dijaga karena krisis akibat perubahan iklim akan berdampak negatif bagi pencapaian SDGs. Kita harus berinvestasi untuk masa depan sehingga green economy harus jadi strategi bersama,” kata Puan dalam keterangan persnya kepada Parlementaria, Kamis (4/11/2021).

Puan juga mengapresiasi komitmen 190 negara dan organisasi di dunia, termasuk Indonesia untuk mengakhiri era energi fosil, terutama batu bara pada Conference of Parties (COP) ke-26 di Glasgow, Skotlandia, beberapa waktu lalu. Puan menyatakan Konferensi Perubahan Iklim PBB tersebut menjadi komitmen dunia dalam menanggulangi perubahan iklim.

“KTT Pemimpin Dunia COP26 harus menjadi upaya global untuk mengatasi perubahan iklim melalui pembangunan yang lebih inklusif dan hijau. Maka kesepakatan untuk untuk mengurangi emisi  harus benar-benar diwujudkan, termasuk Indonesia,” tutur politisi PDI-Perjuangan itu.

Puan menambahkan, walaupun transisi energi dari energi fosil ke energi terbarukan masih membutuhkan waktu  mengingat Indonesia saat ini masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil. Tetapi, dirinya optimis Indonesia mampu secepatnya memanfaatkan energi terbarukan. “Komitmen mengurangi emisi sangat penting karena saat ini dunia berada pada tipping point akan menghadapi krisis perubahan iklim," ujar Puan.

Mantan Menko PMK itu pun menyebut dibutuhkan political will semua negara untuk meningkatkan ambisi penurunan emisi dan melakukan langkah adaptasi lewat strategi pembangunan hijau. “Dunia harus bersatu menanggulangi emisi. Dan diperlukan kerja sama dari semua negara. Kerja sama internasional harus ditekankan pada investasi ekonomi hijau, dan sistem ketahanan bencana,” sebut Puan.

Ia mendorong negara maju memberi bantuan kepada negara berkembang dalam upaya ‘menghijaukan’ bumi. Indonesia sendiri menargetkan transformasi penggunaan batu bara menjadi listrik pada 2056 sehingga untuk bisa mencapai penghentian penggunaan energi fosil pada 2040 masih membutuhkan bantuan.

“Negara-negara maju harus memimpin dalam pengurangan emisi, dan memberikan bantuan keuangan dan teknis untuk mendukung upaya mitigasi dan adaptasi negara berkembang. Kita harus mewarisi dunia yang lebih baik bagi generasi mendatang, dunia yang lebih aman, lebih adil, dan lebih sejahtera,” katanya.

Dalam KTT COP26, seratus lebih pemimpin dunia juga mengikrarkan janji untuk mengakhiri deforestasi (penebangan hutan) dan mengembalikan fungsi hutan pada tahun 2030, termasuk Indonesia. Puan pun meyakini hal tersebut dapat terwujud apabila dunia internasional konsisten menjalaninya.

Legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah V tersebut mengatakan, DPR RI akan terus mengawal setiap kebijakan dan program-program pemerintah terkait isu ini. Menurutnya, Indonesia harus mampu mewujudkan pembangunan ekonomi yang hijau. "Harus ada kesinambungan antara perlindungan terhadap alam dengan program-program pembangunan nasional,” tutup Puan. (ann/sf)