Wakil Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena saat memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi IX DPR RI ke Pekanbaru, Riau, Selasa (9/11/2021). Foto: Prima/nvl

Komisi IX DPR RI memantau kesiapan dan dukungan Pemerintah Daerah dalam menerapkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Riau. Menurut Wakil Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena, diperlukan sosialisasi secara masif agar pemahaman program perlindungan BPJS Ketenagakerjaan semakin luas diterima oleh masyarakat.

“Bisa kita lihat animo dari seluruh pihak di Riau mengharapkan program ini segera diimplementasikan dan bisa segera berjalan di lapangan. Walaupun tentu juga ada catatan program ini harus dijelaskan lebih masif ke lapangan, sehingga melibatkan banyak pihak yang harus terkait dengan program ini," jelasnya saat memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi IX DPR RI ke Pekanbaru, Riau, Selasa (9/11/2021).

Politisi Partai Golkar yang akrab disapa Melki itu menambahkan, pandemi Covid-19 yang saat ini masih belum menunjukkan tanda akan berakhir, bisa menjadi momentum yang tepat bagi BPJS Ketenagarkerjaan untuk segera mengimpelementasikan program tersebut. "Komisi IX memberikan dukungan penuh kepada BPJS Ketenagakerjaan di pusat maupun di daerah agar program ini segera diimplementasikan sehingga dapat membantu para pekerja melewati pandemi covid dengan program dari BPJS Ketenagakerjaan," tuturnya.

Sebagai langkah antisipasi muncul permasalahan hukum terkait dengan pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ini, Melki berharap pihak BPJS Ketenagakerjaan dapat menggandeng beberapa stakeholder, salah satunya Kejaksaan Tinggi (Kejati). “Kejati Riau juga mendukung berbagai hal permasalahan hukum dapat dikoordinasikan dengan baik. Dan tentu dengan kerja Gubernur Riau beserta jajarannya serta dukungan dari berbagai pihak mudah mudahan BPJS Ketenagakerjaan baik di pusat maupun di Provinsi Riau bisa me-follow up hasil pertemuan ini yang sangat baik," tutup legislator dapil NTT II itu. (pdt/sf)