Abdul Hakim: ITDC Jangan Permalukan Presiden

15-11-2021 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Abdul Hakim Bafagih. Foto: Dok/Man

 

Setelah viral video unboxing motor tim Ducati beberapa hari lalu, Sirkuit Mandalika di Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali menuai insiden, yaitu batalnya race (balapan) Idemitsu Asia Talent Cup. Ajang balapan motor yang melahirkan talenta muda ini seharusnya diselenggarakan Minggu, 14 November 2021. Akan tetapi, mendadak balapan itu dibatalkan dengan alasan kekurangan marshall, petugas jaga di setiap titik lintasan tertentu.

 

Terkait dengan insiden tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI Abdul Hakim Bafagih mengkritik keras kinerja PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC). Sebagaimana diketahui, perusahaan pelat merah itu menjadi penanggungjawab tertinggi penyelenggaraan gelaran balapan di Mandalika.

 

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai ITDC terbukti tidak profesional. “Untuk kesekian kalinya, terbukti ITDC tidak profesional. Ini hal sepele, tapi fatal. Masa, race batal hanya karena kurang marshall. Di Lombok memang kekurangan SDM?” tanya Hakim dalam rilisnya kepada Parlementaria, Senin (15/11/2021).

 

Gagalnya balapan yang telah terjadwal ini menjadi tamparan keras bagi kinerja ITDC. Hakim menganggap ini adalah cermin dari kinerja ITDC selama ini yang sangat amatiran.  Ia tak dapat membayangkan jika insiden sepele ini terjadi di Superbike World Championship (WSBK) yang akan berlangsung beberapa hari lagi. Dimana semua orang sudah begitu antusias, tiket sudah terjual, hotel sudah terisi penuh, serta pariwisata mulai bergeliat.

 

Jika tiba-tiba batal, hal itu akan sangat fatal sekali. "ITDC harus berkaca dan cepat berbenah. Jangan malah beretorika. Jangan mempermalukan Presiden, kemarin yang meresmikan Sirkuit itu kan Pak Jokowi langsung, seremonialnya keren lagi," tegas legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur VIII tersebut.

 

Ia pun memang telah sejak awal mengkritik kinerja ITDC yang menjadi salah satu mitra kerja Komisi VI DPR RI. Menurutnya, dari awal pembangunan sirkuit Mandalika, kinerja ITDC dinilai tidak profesional dan menyisakan banyak masalah. Mulai dari konflik lahan dengan penduduk sekitar sampai dengan tertundanya kalender penyelenggaraan MotoGP di Sirkuit Mandalika. Dan kali ini ketika salah satu even balapan internasional akan digelar, berbagai insiden yang jadi cermin kinerja ITDC kembali terulang.

 

Insiden tersebut menjadi semacam akumulasi buruknya kinerja BUMN pariwisata itu. Dengan gelaran WSBK yang tinggal menghitung hari, ITDC kata Hakim harus segera sadar dan membenahi kinerjanya. Karena even tersebut akan sangat menentukan kepercayaan dunia serta berdampak besar bagi kebangkitan pariwisata nasional khususnya bagi perekonomian NTB. (ah/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...