Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima saat memimpin Komisi VI DPR RI meninjau Gudang Perum Bulog Cirebon, di Kecamatan Kedawung, Cirebon, Jawa Barat. (Foto: Anne/sf)

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima menyampaikan ketersediaan beras secara nasional aman hingga akhir tahun ini. Sebagaimana ketetapan pemerintah mewajibkan Bulog memiliki stok cadangan beras pemerintah antara 1 hingga 1,5 juta ton.

“(Cadangan beras) masih aman. Itu 1,5 sampai 2 juta ton untuk seluruh gudang secara nasional, itu untuk cadangan pangan kita," ungkap Aria Bima usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI meninjau Gudang Perum Bulog Cirebon, di Kecamatan Kedawung, Cirebon, Jawa Barat, Jumat (19/11/2021).

Adapun cadangan tersebut terdiri dari cadangan pangan dari pemerintah yang anggarannya dari Menteri Perdagangan, cadangan beras komersial dan beras bantuan pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Kendati stok aman, Aria Bima menilai penyaluran beras Bulog mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena kurangnya outlet penyaluran beras Bulog. "Sekarang masih bisa kita paham karena cash flow-nya Bulog bermain di beras komersial. Kalau cadangan pangan itu kan kendali Menteri Perdagangan," terangnya.

Politisi PDI-Perjuangan itu pun mendorong agar Bulog tidak hanya melalukan penyerapan, namun juga dibarengi penyaluran yang optimal. "Nah ini yang harus dimengerti supaya perputaran beras ini jalan atau dicari orkestrasi lain di Badan Pangan Nasional. Bulog ini kan sekarang tidak jelas disuruh menyerap terus keluarnya kapan, kalau harus ke komersial persaingannya begitu ketat," ujarnya.

Menurut Aria Bima, peran Bulog sebagai penyangga beras nasional dapat dipertegas kembali. "Saya kira Badan Pangan Nasional harus melihat secara komprehensif dalam rangka stabilisasi harga, distribusi pangan serta bagaimana peran bulog," tandas legislator dapil Jawa Tengah V itu.

Sebelumnya, Perum Bulog mencatat hingga saat ini telah menyerap sebanyak 1,24  juta ton beras atau masih dalam kisaran penugasan cadangan beras pemerintah yaitu 1 sampai dengan 1,5 juta ton. Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik, Mokhamad Suyamto mengatakan nantinya stok cadangan beras pemerintah ini akan digunakan untuk kegiatan operasi pasar guna mengantisipasi laju inflasi menjelang Natal dan Tahun Baru. 

“Stok ini akan kita maksimalkan untuk kegiatan operasi pasar di akhir tahun 2021 hingga awal tahun 2022, sambil kita akan kembali melakukan penyerapan pada saat panen MP (masa panen) 1 tahun 2022," katanya. Untuk kondisi Jabar, Suyamto mengatakan stok beras mencapai 190 ribu ton. Menurutnya, Bulog tidak dapat optimal menyerap gabah petani karena pemerintah menetapkan acuan pengamanan stok beras di kisaran 1 juta-1,5 juta ton. Artinya, bila Bulog menyerap lebih dari jumlah itu, maka perlu penyaluran rutin ke pasar. 

“Sementara di sini adalah daerah produsen yang harganya itu masih sekitar HPP yaitu rentang Rp82.500-Rp83.500. Ini membuat pengeluaran kami tidak maksimal, sehingga stok menumpuk kami tidak bisa penyerapan optimal saat panen. Harapan kami, pada sisa waktu di bulan desember dan januari ini kita bisa melakukan operasi pasar maksimal sehingga penyerapan keluar dan pada saat panen bulan Maret kita bisa menyerap dengan maksimal," tandasnya. (ann/sf)