Anggota Komisi VI DPR RI Sondang Tiar Debora Tampubolon saat saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Panja Penyehatan dan Restrukturisasi BUMN Komisi VI DPR RI ke PT Barata Indonesia, Gresik, Jawa Timur, Senin (29/11/2021). Foto: Ridwan/Man

Anggota Komisi VI DPR RI Sondang Tiar Debora Tampubolon menegaskan pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Barata Indonesia (Persero) harus didahului dengan roadmap (peta jalan) jangka panjang yang jelas. Hal itu, agar visi perusahaan untuk menjadi industri manufaktur di sektor makanan, energi, dan pengairan tidak hanya sekadar di atas kertas.

“Jadi, kalau roadmap jangka panjang sudah jelas, maka kita akan minta pemerintah serius dalam hal mendukung rencana jangka panjangnya, kenapa tidak diberikan PMN?” ujar Sondang saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Panja Penyehatan dan Restrukturisasi BUMN Komisi VI DPR RI ke PT Barata Indonesia, Gresik, Jawa Timur, Senin (29/11/2021).

Dengan adanya kejelasan roadmap tersebuT, maka negara tidak melulu dibebani dengan berbagai macam perusahaan BUMN yang mengalami masalah keuangan. “Karena kan tujuan dibentuknya BUMN adalah instrumen negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Bukan bebani negara,” tegas Anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPR RI ini.

Diketahui, pada tahun 2005, perusahaan ini memindahkan pabriknya dari Ngagel, Surabaya ke Gresik, karena wilayah tersebut tidak lagi diperuntukkan untuk industri. Pada tahun 2016, perusahaan ini mendapat PMN sebesar Rp500 miliar, yang kemudian digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi pabrik pengecoran baja dan peralatan agroindustri. (rdn/sf)