Nurhayati Apresiasi Program Pendampingan Calon Pasutri Kota Tangerang untuk Atasi ‘Stunting’

01-12-2021 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Nurhayati di sela-sela agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Kota Tangerang, Provinsi Banten, Selasa (30/11/2021). Foto: Hira/Man

 

Anggota Komisi IX DPR RI Nurhayati mengapresiasi program pendampingan terhadap calon pasangan suami istri (pasutri) yang dilakukan Pemerintah Kota Tangerang. Menurutnya, itu adalah suatu langkah preventif yang berpeluang berhasil dalam mengatasi stunting di Kota Tangerang. Berdasarkan data elektronik pencatatan laporan gizi berbasis masyarakat di Kota Tangerang pada 2020, angka stunting pada balita di Kota Tangerang, tercatat di angka 9,65 persen.

 

Angka tersebut berada di bawah ambang batas untuk stunting versi World Health Organization (WHO) sebesar 20 persen. “Pasutri yang yang akan menikah  diberikan pelatihan atau pengetahuan mengenai gizi, mengenai mengandung, melahirkan itu saya apresiasi,” terang Nurhayati di sela-sela agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Kota Tangerang, Provinsi Banten, Selasa (30/11/2021).

 

Dalam kesempatan yang sama, politisi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) itu juga menyoroti intervensi pemerintah Kota Tangerang dalam menangani stunting. Ia menilai, paparan yang disampaikan perlu penjelasan lebih mendalam karena kurang dijelaskan mengenai mekanisme dan teknis dalam penanganannya di masyarakat.

 

“Ya tetapi, seperti pakai intervensi dengan makanan itu. Seperti apa makanannya? Karena makanan yang harus diberikan itu kan bukan hanya satu kali dalam satu hari atau satu minggu, tetapi setiap hari. Anak itu sudah harus mengkonsumsi makanan dan sehari tiga kali selama berapa bulan kan begitu,” lanjut Nurhayati.

 

Nurhayati melanjutkan, penanganan stunting dengan intervensi secara langsung menurutnya akan memberikan dampak yang lebih terasa. Selain itu, menurutnya, stunting ini tidak hanya dinilai dari aspek pertumbuhan anak, melainkan juga perkembangannya.

 

“Apakah perkembangan kognitifnya perkembangan otaknya sesuai tidak dengan umurnya. Jadi itu juga bisa mengukur anak itu sudah cukup gizi atau tidak kita dikarenakan kita ketahui kalau anak tidak sehat anak kurang gizi kurang cerdas kurang bisa,” sambungnya.

 

Dirinya berharap, pemerintah daerah ke depan dapat lebih konsen terhadap masalah stunting, karena anak anak merupakan generasi penerus bangsa. “Anak-anak harus sehat, dan biasanya gizi buruk itu dimulai dari masa dia dikandung. Pada saat dia dikandung, itu sudah mulai ada potensi untuk gizi buruk apabila ibunya tidak mempunyai knowledge, pengetahuan mengenai gizi,” tutupnya. (hal/sf)

BERITA TERKAIT
Virus HMPV Ditemukan di Indonesia, Komisi IX Minta Masyarakat Tak Panik
10-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengapresiasi langkah cepat Kementerian Kesehatan terkait ditemukannya virus Human...
Dukung MBG, Kurniasih: Sudah Ada Ekosistem dan Ahli Gizi yang Mendampingi
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati, menyatakan dukungannya terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang...
Nurhadi Tegaskan Perlunya Pengawasan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang...
Dukung Program MBG, Legislator Tekankan Pentingnya Keberlanjutan dan Pengawasan
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Pemerintah secara resmi meluncurkan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) pada 6 Januari 2025 di 26 provinsi. Program...