Komisi VI Ingin PT Antam Segera Realisasikan Proyek Energi Baru Terbarukan

02-12-2021 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih. Foto: Dok/Man

 

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih meminta PT Aneka Tambang (Antam) untuk segera merealisasikan proyek Energi Baru Terbarukan (EBT). Sebab, komitmen agar Indonesia segera masuk ke dalam energi non-fosil ini sesuai dengan apa yang disampaikan Presiden Joko Wiidodo saat mengadakan pertemuan CEOs Forum dengan beberapa investor besar asal Inggris dalam KTT COP26, di Glasgow, Skotlandia.

 

“Kita ini perlu sekali untuk segera realisasikan Energi Baru Terbarukan sesuai dengan apa yang disampaikan Presiden Jokowi saat ke luar negeri kemarin, di mana Beliau juga meminta komitmen negara-negara eropa untuk investasi di Indonesia,” jelas Demer, sapaan akrab Gde Sumarjaya saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan direksi PT Antam di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (2/12/2021).

 

Karena itu, permintaan komitmen terhadap negara-negara Eropa tersebut, lanjut Demer, harus selaras dengan komitmen Indonesia untuk merealisasikan syarat-syarat yang diminta mereka untuk menggunakan EBT. “Bahkan juga kita diharapkan untuk menggunakan Energi Baru Terbarukan ini karena mereka negara Eropa itu accepted terhadap barang tersebut ketika menggunakan EBT,” ujar pungkas politisi Partai Golkar itu.

 

Diketahui, menurut penjelasan Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Antam Anton Herdianto, beberapa waktu lalu, perusahaan dalam klaster BUMN Pertambangan ini memiliki cadangan nikel cukup besar. Bahkan, perusahaan ini juga sedang membangun proyek smelter feronikel, seperti di Pomala, Sulawesi Tenggara dan Halmahera Timur, Maluku Utara. Sejumlah proyek smelter ini akan terkait dengan masa depan produk nikel untuk mendukung penyediaan komponen bagi industri kendaraan listrik. (rdn/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...