Anggota DPR Minta Pemerintah Awasi Kinerja Perusahaan yang Laksanakan IPO

04-12-2021 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina. Foto: Dok/Man

 

Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina  menyampaikan, dalam melaksanakan rencana Initial Public Offering  (IPO) dan right issue BUMN tahun 2021-2022, Kementerian BUMN harus memperhatikan secara serius waktu dan kondisi yang tepat, termasuk mempertimbangkan BUMN yang masih memiliki prospek yang baik.

 

"Kami di Komisi VI menekankan agar Kementerian BUMN dapat memaparkan dengan rinci dan detail rencana strategis terkait masing-masing IPO sebelum pelaksanaannya. Salah satu persoalan dalam BUMN terkait IPO adalah mekanisme pelepasan sahamnya. Dalam RUU BUMN yang sedang digodok di DPR, pelepasan saham yang tidak mengakibatkan privatisasi tidak perlu mendapat persetujuan DPR," ujar Nevi dalam keterangan persnya kepada Parlementaria, Sabtu (4/12/2021).

 

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan, dengan krusialnya pelaksanaan IPO oleh perusahaan pelat merah ini, Kementerian BUMN mesti mampu memperhitungkan dengan baik pelaksanaan IPO dan right issue, sehingga menarik dan mendapat dukungan maksimal dari publik maupun investor, serta menghasilkan nilai tambah yang sebesar-besarnya bagi perusahaan milik negara ini.

 

Nevi juga memaparkan salah satu hasil keputusan rapat di Komisi VI adalah, Kementerian BUMN dapat dengan segera memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai BUMN yang sudah go public, namun belum memiliki kinerja optimal. Selain itu, tambahnya, Kementerian BUMN diminta melakukan monitoring dan pengawasan terhadap kinerja perusahaan setidaknya setahun setelah IPO dilakukan.

 

"Saat ini, Komisi VI telah mendukung Kementerian BUMN untuk melepaskan perusahaan dan anak perusahaan BUMN dengan penghasilan di bawah Rp50 miliar kepada pengusaha nasional. Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian BUMN mesti segera melakukan pemaparan dan penjelasan kepada Komisi VI terkait dukungan yang sudah diberikan," ujar Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu.

 

Legislator asal Sumatera Barat ini juga mengatakan, saat ini masih ada pola komunikasi antara Kementerian BUMN dengan DPR yang perlu diperbaiki, terutama pada pengelolaan BUMN yang mendapat sorotan publik. Ia menjelaskan, untuk menghindari polemik di tengah masyarakat, pengelolaan BUMN mesti jelas dan transparan karena perusahaan ini milik negara yang mesti dioptimalkan untuk melayani kepentingan rakyat banyak.

 

"Saya mengingatkan betul, bahwa proses right issue yang dilakukan di tahun 2021 ini, harus mengantisipasi adanya saham negara yang terdilusi akibat proses ini. Di kemudian hari, Kementerian BUMN harus melakukan berbagai skenario untuk melindungi saham negara," tutup Nevi. (dep/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...