Sartono Soroti Tak Berfungsinya Sistem Peringatan Dini Gunung Semeru

05-12-2021 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Sartono Hutomo. Foto: Azka/Man

 

Anggota Komisi VII DPR RI Sartono Hutomo menyoroti tidak berfungsinya Sistem Peringatan Dini (early warning system) pada musibah letusan Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur. Ia mempertanyakan kinerja Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) di bawah Kementerian ESDM yang sedianya bertugas memberikan peringatan dini terkait dengan situasi gunung berapi.

 

“(Tidak adanya peringatan dini) ini sangat berbahaya,” tegas Sartono sebagaimana dikutip dari akun instagram pribadinya, Minggu (5/12/2021).

 

Anggota Fraksi Partai Demokrat ini menilai seharusnya Kementerian ESDM di bawah pimpinan Arifin Tasrif beserta jajaran dapat fokus bekerja sesuai dengan tugasnya yakni dengan memberikan peringatan dini kepada masyarakat. “Harusnya dapat fokus. Jangan memikirkan yang lain,” kilah Sartono.

 

Sartono memastikan, Komisi VII DPR akan segera memanggil jajaran Kementerian ESDM terkait hal ini. Menurutnya, hal ini penting untuk diselesaikan lantaran menyangkut keselamatan dan hidup orang banyak.

 

Diketahui, Gunung Semeru di Jawa Timur pada hari ini mengalami erupsi disertai panas guguran dan hujan abu vulkanik cukup tebal. Bahkan, guguran awan panas itu mengarah ke Besuk Kobokan, Desa Supiturang, Kabupaten Lumajang.

 

Namun demikian, berdasarkan laporan aktivitas gunung api di laman resmi Magma Indonesia, tercatat tidak ada peringatan dini yang menyebutkan bahwa gunung tertinggi di pulau Jawa tersebut bakal erupsi.

 

Laporan terakhir yang masuk ke Magma Indonesia tercatat pada 3 dan 2 Desember 2021. Pada Jumat (3/12), laporan itu menyebutkan bahwa gunung api terlihat jelas hingga tertutup kabut 0-III. Asap kawah tidak teramati. Cuaca berawan hingga hujan, angin lemah ke arah barat. Tidak ada peringatan dini atas peristiwa yang berdampak pada warga di Lumajang, Jawa Timur itu juga menjadi sorotan dari warganet pada Sabtu malam ini.

 

Bahkan, Kepala Pusdalops Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Bambang Surya Putra mengakui tidak ada peringatan dini atas peristiwa yang berdampak pada warga di Lumajang, Jawa Timur itu. (rdn/es)

BERITA TERKAIT
Program MBG Diluncurkan: Semua Diundang Berpartisipasi
06-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Gizi Nasional dijadwalkan akan meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hari ini, Senin, 6 Januari 2025....
Komisi VII: Kebijakan Penghapusan Utang 67 Ribu UMKM di Bank BUMN Perlu Hati-Hati
04-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti rencana pemerintah yang akan menghapus utang 67 ribu...
Pemerintah Diminta Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM dan Ekonomi Kreatif Indonesia
03-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini dituntut untuk menata dan...
Dina Lorenza Dukung Kenaikan PPN: Harus Tetap Lindungi Masyarakat Menengah ke Bawah
24-12-2024 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Dina Lorenza mendukung rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen...