Komisi IX Minta Pemkab Badung Terus Perhatikan Masyarakat yang Terkena PHK
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris dalam foto bersama usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Kabupaten Badung, Bali, Selasa (7/11/2021). Foto: Taufan/nvl
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengapresiasi kebijakan pelatihan keterampilan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Badung dalam menangani permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dialami oleh masyarakatnya sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Ia menilai kebijakan tersebut dapat menambah keahlian masyarakat yang berdampak pada perkembangan ekonominya.
“Kita sudah dengar di sini ternyata ada yang memberikan pelatihan seperti membuat karya seni dan lainnya, tentu ini akan menambah keahlian masyarakat sehingga mereka tidak akan merasa bahwa pemerintah itu tidak hadir. Saya apresiasi juga kebijakan Pemkab Badung yang telah menjaga perekonomian masyarakat di masa pandemi saat ini,” jelas Charles saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Kabupaten Badung, Bali, Selasa (7/11/2021).
Charles mengatakan, Pemkab Badung harus terus memberikan perhatian kepada masyarakat yang terdampak. Menurutnya Badung merupakan salah satu daerah di Bali yang memiliki kekayaan alam melimpah dibandingkan dengan wilayah lainnya, sehingga banyak masyarakat yang bergantung kehidupannya pada sektor pariwisata.
“Saat ini sudah bagus penangannya tinggal bagaimana kedepannya apakah akan ada langkah-langkah lain, kita di Komisi IX sudah menyerap aspirasi yang telah disampaikan dan akan kita bawa ke Senayan untuk nantinya kita sampaikan kepada pemerintah pusat,” sebut politisi PDI-Perjuangan ini.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi IX DPR RI Sukamto berharap perekonomian di Badung kembali pulih seperti semula. Ia mengatakan Pemkab Badung telah bekerja secara maksimal dalam menangani masalah PHK yang telah dialami oleh masyarakat. “Saya harapkan agar secepatnya perekonomian disini kembali pulih karena kita tahu Badung itu sangat melimpah kekayaannya,” tutur politisi PKB itu. (tn/sf)