Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti saat mengikuti kunjungan lapangan tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI yang dipimpin Anggota Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam ke Pabrik Bioetanol PT Energi Agro Nusantara, di Mojokerto, Jawa Timur, Rabu (8/12/2021). Foto: Pun/Man

Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mendorong pemerintah, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk fokus pada skema peningkatan insentif bagi segenap perusahaan yang bergerak di bidang bioetanol. Dengan demikian, maka diharapkan tujuan pengendalian pricing dapat tercapai. 

Hal itu disampaikan Dyah Roro saat diwawancarai Parlementaria usai mengikuti kunjungan lapangan tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI yang dipimpin Anggota Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam ke Pabrik Bioetanol PT Energi Agro Nusantara, di Mojokerto, Jawa Timur, Rabu (8/12/2021).

"Salah satu kendala terbesar dari pengembangan bioetanol adalah segi market yang tidak terjamin dikarenakan pricing yang kurang kompetitif. Maka, jalan keluarnya adalah pemerintah wajib segera mengimplementasikan insentif-insentif yang dibutuhkan agar industri bioetanol bisa semakin meningkat kedepannya," ujar Dyah Roro.

Terlebih, sambung Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI tersebut, Indonesia pada saat ini sedang menggaungkan adanya transisi energi. Sehingga, tandas Dyah Roro, sudah seharusnya pemerintah mendukung penuh agar effort industri bioetanol seperti ini mendapatkan support insentif yang maksimal.

"Maka, Komisi VII DPR hadir untuk menjaminkan kepada segenap pelaku industri bioetanol adanya support system dan kolaborasi. Terkait hal itu, aspirasi yang disampaikan dalam kunjungan hari ini akan menjadi bahan materi dalam pembahasan RUU Energi Baru Terbarukan (EBT) yang masuk dalam Program Legislasi Nasional DPR RI," pungkas legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur X tersebut.

Turut hadir Anggota VII DPR RI Novri Ompusunggu (Fraksi PDI-P), Gandung Pardiman (Fraksi Golkar), Ratna Juwitasari, (Fraksi PKB) dan Rusda Mahmud (Fraksi Demokrat). Lalu Dirjen Kementerian ESDM, Dirjen Kementerian Perindustrian, perwakilan Pertamina dan perwakilan Pemprov Jawa Timur. (pun/sf)