Komisi VII Harap Industri BBO dapat Penuhi Kebutuhan Dalam Negeri

14-12-2021 / KOMISI VII
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke PT Kimia Farma Sungwun Pharmacopia, di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (13/12/2021). Foto: Bianca/Man

 

Down stream industri farmasi nasional telah berkembang baik dengan dapat memenuhi 90 persen dari kebutuhan pasar nasional, tetapi sekitar 90-95 persen bahan baku obat (BBO) yang digunakan masih impor karena up stream yang lemah. Industri BBO sendiri merupakan industri dengan tingkat persaingan dan resiko yang tinggi, hal ini membuat industri BBO dalam negeri menghadapi tantangan yang besar.

 

Melihat hal tersebut, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mengatakan hadirnya PT Kimia Farma Sungwun Pharmacopia sebagai pionir dalam industri BBO berbasis sintesa kimia di Indonesia dapat mengobati permasalahan kebutuhan BBO di Indonesia yang selama ini masih bergantung pada impor, meski memang harus menghadapi berbagai tantangan. Hal tersebut disampaikan usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke PT Kimia Farma Sungwun Pharmacopia, di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (13/12/2021).

 

“Memang tantangannya besar karena kalau kita bicara bahan baku obat di negara seperti Indonesia harus ada jaminan untuk pembeliannya, jangan sampai nanti bahan baku obat ini begitu sudah diproduksi sedemikian rupa tetapi produsen-produsen obat-obatan tetap mengimpor," ujar politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.

 

Untuk itu, Eddy menambahkan, perlu kebijakan yang jelas dari pemerintah untuk mendorong pengembangan industri BBO di Indonesia. Salah satunya adalah  dengan mendorong percepatan pengembangan industri BBO di Indonesia agar dapat mencapai kemandirian di bidang farmasi dan tidak terus menerus bergantung pada impor.

 

"Saat ini terutama di masa pandemi Covid-19, aspek kesehatan menjadi suatu hal yang sangat penting, sangat kita utamakan dan fokuskan. Saya kira inilah momentum yang tepat, menjadikan katalisator bagi kita untuk bisa mengembangkan industri farmasi, industri kesehatan, terutama industri bahan baku obat yang selama ini menjadi kebutuhan kita untuk memproduksinya dan (selama ini) didapatkan dari impor," imbuhnya.

 

Lebih lanjut, Eddy berharap ke depan industri BBO di Indonesia dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan obat-obatan. Utamanya obat-obatan yang masif dikonsumsi masyarakat Indonesia. Sehingga nantinya Indonesia dapat memenuhi kebutuhan akan obat-obatan secara lebih mandiri. Selain itu, industri farmasi juga diharap nantinya dapat menyerap hasil produksi BBO dalam negeri sehingga tidak bergantung pada BBO impor.

 

"Jadi saya kira ini menjadi salah satu faktor pasar yang baik juga, sehingga bahan baku obat-obatan ini bisa terjamin bahwa akan diserap dalam pasar lokal ya. Jadi saya kira dari aspek produksi bahan baku obat ini saya harap ada kejelasan atau ada persiapan yang jelas dari pemerintah agar dipergunakan, dimanfaatkan oleh industri farmasi yang memproduksi obat-obatan tersebut," tutup legislator dapil Jawa Barat III ini. (bia/sf) 

BERITA TERKAIT
Program MBG Diluncurkan: Semua Diundang Berpartisipasi
06-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Gizi Nasional dijadwalkan akan meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hari ini, Senin, 6 Januari 2025....
Komisi VII: Kebijakan Penghapusan Utang 67 Ribu UMKM di Bank BUMN Perlu Hati-Hati
04-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti rencana pemerintah yang akan menghapus utang 67 ribu...
Pemerintah Diminta Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM dan Ekonomi Kreatif Indonesia
03-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini dituntut untuk menata dan...
Dina Lorenza Dukung Kenaikan PPN: Harus Tetap Lindungi Masyarakat Menengah ke Bawah
24-12-2024 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Dina Lorenza mendukung rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen...