Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Banggar DPR RI bertemu dengan Gubernur Kalimantan Barat beserta seluruh bupati serta wali kota se-Kalbar, dan perwakilan Bank Indonesia di Pontianak, Kalbar, Selasa (14/12/2021). Foto: Prima/Man

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie menyatakan pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dari pemerintah pusat memiliki nilai strategis untuk mendukung setiap proses pembangunan di daerah. Sementara menurutnya alokasi TKDD di Provinsi Kalimantan Barat harus dikelola secara maksimal agar memberikan manfaat sebanyak-banyaknya bagi masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan Syarief ketika memimpin Tim Kunjungan Kerja Banggar DPR RI bertemu dengan Gubernur Kalimantan Barat beserta seluruh bupati serta wali kota se-Kalbar, dan perwakilan Bank Indonesia di Pontianak, Kalbar, Selasa (14/12/2021). Kegiatan ini dijadikan sebagai forum untuk penyelarasan pemahaman pengelolaan TKDD antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta untuk menggali saran dan pemecahan masalah pengelolaan TKDD.

“Solusi atas permasalahan pengelolaan TKDD yang lebih cepat ditemukan akan membantu Daerah untuk segera melakukan akselerasi penggunaan TKDD. Hal ini juga bisa memberikan dampak positif dalam rangka pemulihan ekonomi,” optimis legislator dapil Kalbar I tersebut.

Dalam hal pemulihan ekonomi, komoditas dari Kalimantan Barat seperti kelapa sawit, bauksit dan karet diharapkan bisa menjadi produk unggulan yang meningkatkan pendapatan daerah Kalbar. "Dibukanya lagi keran ekonomi diharapkan menjadi jalan bagi komoditas unggulan Kalimantan Barat kembali berjaya di pasar domestik dan ekspor,” ujar politisi Partai NasDem itu. 

Pada akhir pertemuan, Syarief berharap aspirasi yang disampaikan oleh gubernur, bupati dan wali kota di Kalbar diharapkan mendapat perhatian dari Kementerian Keuangan. "Pengelolaan TKDD yang baik akan memberikan manfaat lebih kepada masyarakat, terutama untuk kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pelayanan publik. Perlu komitmen untuk mengawasi pelaksanaan TKDD. Pengalokasian TKDD yang maksimal tentu saja juga akan membantu proses pemulihan ekonomi di Kalbar,” tutup Syarief. (pdt/sf)