Banggar: Stabilitas Ekonomi Jabar Terjaga Baik, Tetapi Alokasi TKDD Perlu Lebih Adil

16-12-2021 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran DPR RI Eriko Sotarduga saat mengikuti Kunjungan Kerja Banggar DPR RI ke Bandung, Jawa Barat, Selasa (14/12/2021). Foto: Novel/Man

 

Anggota Badan Anggaran DPR RI Eriko Sotarduga menilai bahwa stabilitas ekonomi di Provinsi Jawa Barat terjaga dengan baik dari mulai inflasi hingga realisasi Program Pemulihan Ekonomi (PEN) pada masa pandemi Covid-19 ini. Dari pemaparan yang disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jabar, inflasi Jabar pada tahun 2021 masih dalam rentang target 3±1 persen.

 

"Bank Indonesia (diwakilkan oleh Kepala Perwakilan BI Jabar) menujukkan dalam paparan bahwa kinerja di Jawa Barat termasuk inflasi dan lain-lain ini masih terkontrol dengan baik," ungkapnya usai mengikuti Kunjungan Kerja Banggar DPR RI ke Bandung, Jawa Barat, Selasa (14/12/2021).

 

Pada kesempatan itu, Kepala Perwakilan BI Jawa Barat Herawanto menyampaikan bahwa keberadaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sangat efektif dalam menjaga stabilitas ekonomi di Jawa Barat. Hal ini bisa terlihat dari pencapaian Jabar menjadi juara 2 TPID nasional untuk wilayah Jawa-Bali.

 

Di sisi lain, Eriko juga menyoroti permasalahan pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di Provinsi Jawa Barat sekiranya dinilai belum cukup adil dan merata padahal Jabar merupakan provinsi dengan jumlah penduduk paling banyak di Indonesia. Politisi PDI-Perjuangan ini mengatakan bahwa perlu mencari jalan keluar (way out), sehingga alokasi TKDD bisa disalurkan secara adil dan merata demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jabar. 

 

“Jawa Barat adalah provinsi dengan penduduk terbesar di Indonesia, ini penting menjadi perhatian. Padatnya penduduk di Jabar ini menjadi satu problem tersendiri. Nah ini perlu dicari jalan keluarnya," tutur Eriko. Di akhir ia menambahkan, ada salah satu way out yang disampaikan Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan juga Wakil Ketua Banggar DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal bahwa akan dicari Dana Alokasi Umum (DAU) secara khusus dan mencari peluang lain untuk meningkatkan pendapatan negara, khususnya pendapatan Jabar. (nvl/sf)

BERITA TERKAIT
Banggar Kasih Solusi Cespleng Antisipasi Risiko Kenaikan PPN Jadi 12 Persen, Apa Saja?
24-12-2024 / BADAN ANGGARAN
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah melakukan mitigasi resiko atas dampak kenaikan PPN...
Pertimbangkan Kondisi Ekonomi, Pemerintah Diberi Ruang Diskresi Batas Atas-Bawah Kenaikan PPN
24-12-2024 / BADAN ANGGARAN
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI merespon terkait polemik kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi...
Kunjungi Jatim, Banggar Bahas Kenaikan PPN 12%
04-12-2024 / BADAN ANGGARAN
PARLEMENTARIA, Surabaya - Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Banggar DPR...
Rapat Banggar DPR Bahas Anggaran 2025 Bersama Tujuh Menko
02-12-2024 / BADAN ANGGARAN
PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menggelar rapat kerja dengan tujuh menteri koordinator Kabinet Merah Putih di ruang...