Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI dengan Kepala Kanwil BPN Jawa Timur beserta jajarannya dan mitra kerja terkait, di Surabaya, Jatim, Jumat (17/12/2021). Foto: Ria/Man

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim mengapresiasi capaian kinerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN Kanwil) Provinsi Jawa Timur. Bukan tanpa sebab, apresiasi diberikan karena kinerja Kanwil BPN Jatim rata-rata sudah mencapai 90 persen di setiap Program Strategis Nasional.

“(Program) ini secara umum sudah dilaksanakan dengan baik, bahkan Kanwil Provinsi Jawa Timur capaian tertinggi se-Indonesia, saya apresiasi sebesar-besarnya," ungkap Luqman usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI dengan Kepala Kanwil BPN Jawa Timur beserta jajarannya dan mitra kerja terkait, di Surabaya, Jatim, Jumat (17/12/2021).

Untuk itu, Luqman mendorong BPN Jatim untuk terus menggencarkan program strategis nasional, khususnya  terkait  Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Mengingat PTSL adalah program yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat banyak. "Ini perlu terus dilakukan karena pentingnya legalitas bagi masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah agar tidak menjadi sasaran empuk mafia tanah," katanya.

Disampaikan Luqman, dalam percepatan PTSL pemerintah berpegang pada Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 dan SKB 3 menteri (ATR/BPN, Kemendagri, Kementerian Desa) Tahun 2017. “Dua aturan ini menginstruksi pemerintah pusat kepada bupati/walikota agar membantu mensukseskan percepatan PTSL dengan cara membantu biaya pra PTSL agar tidak membebani masyarakat,  dan membantu dalam hal pengurangan atau pembebasan BPHTB.  Saya berharap selama regulasi belum dicabut para kepala kantor bekerjasama dengan Anggota DPR  untuk komunikasi ke pemda setempat agar manfaatnya bisa dirasakan oleh rakyat," katanya.

Guna menYukseskan PTSL selesai tahun 2024, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan untuk mengalokasikan anggaran yang cukup ke daerah. “Agar target seluruh tanah di Indonesia bisa tersertifikasi di tahun 2024, menurut saya pemerintah perlu merubah anggaran yang saat ini baru diberikan 50 persen. Jika ini selesai, ini akan menjadi legasi paling diingat rakyat," tegasnya.

Kepala Kanwil BPN Jatim Jonahar menyampaikan pihaknya menduduki peringkat pertama kuantitas dan kualitas dengan penyerapan anggaran Jawa Timur mencapai 94 persen. Sementara arah kebijakan Kementerian ATR/BPN tahun 2024 mengenai pendaftaran tanah di Indonesia, sampai saat ini tanah yg terdaftar masih tersisa 39 juta bidang, akan selesai tahun 2024, atau paling lama 2025. " Kami harap ada dukungan penganggaran agar seluruh tanah bisa terdaftar,” pungkas Jonahar. (rnm/sf)