Netty Prasetiyani Minta Pemerintah Batasi Akses WNA Masuk Indonesia

20-12-2021 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani. Foto : Mentari/mr

 

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta pemerintah agar membatasi akses warga negara asing (WNA) yang masuk Indonesia, guna mencegah masuknya virus Covid-19 varian baru, Omicron. Kasus varian Omicron di Wisma Atlet, Jakarta, menurut Netty harus menjadi sinyal bahwa ada yang menularkan kepada pasien tersebut, apakah di lokasi atau di lingkungan sekitar tempat tinggal yang bersangkutan.

 

“Batasi dan perketat akses masuk pelancong dari luar negeri. Lakukan tes PCR, isolasi dan karantina secara ketat. Pastikan para pelancong yang datang ke Indonesia menjalani protokol kesehatan secara menyeluruh,” kata Netty dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Minggu (19/12/2021).

 

Kasus pertama ditemukan pada seorang pasien Covid-19 berinisial N yang merupakan petugas kebersihan di Wisma Atlet. Selain itu, tiga TKA China yang transit di Manado juga dinyatakan sebagai probable varian Omicron. “Segera lakukan tracing untuk menelusuri persebarannya. Jangan sampai kita kecolongan karena pembawa virus malah bebas berkeliaran di tengah masyarakat,” tegas Netty.

 

Politisi PKS itu pun meminta pemerintah untuk mengedukasi masyarakat terkait gejala dan sifat dari varian Omicron serta agar segera melapor pada pihak berwenang jika menemukan kasusnya di lapangan. “Jangan hanya ribut soal masuknya Omicron, tapi masyarakat tidak diberitahu bagaimana langkah mitigasinya,” katanya.

 

Selain itu, kata Netty, pemerintah harus meningkatkan kesiapsiagaan sarana dan prasarana faskes di dalam negeri, termasuk obat, SDM, tenaga pendukung dan sebagainya sebagai antisipasi lonjakan kasus. “Kita tidak berharap kasus Omicron meningkat, tapi bersiaga menghadapinya adalah wajib. Selain meningkatkan kesiagaan faskes, laju vaksinasi juga harus ditingkatkan, termasuk memastikan pengadaan vaksin dan distribusinya ke daerah-daerah secara proporsional,” sambung legislator dapil Jawa Barat VIII tersebut.

 

Menurut Netty, program vaksin untuk anak 6-11 tahun dan vaksin booster belum bisa berjalan dengan baik jika mekanisme pengadaan vaksin belum tuntas. Ia mewanti-wanti agar jangan sampai di tengah jalan Indonesia kehabisan stok vaksin. Terlebih, diketahui beberapa minggu ke belakang, laju vaksinasi menurun. Terkait membangun kesadaran masyarakat, Netty meminta Satgas Covid-19 jangan kendor mengajak peran serta publik dalam menjaga disiplin protokol kesehatan.

 

“Perang ini hanya dapat dimenangkan dengan partisipasi dan kolaborasi optimal semua pihak, terutama masyarakat, dalam menjaga disiplin prokes di manapun berada. Jangan sampai masyarakat merasa pandemi sudah berakhir dan euforia memuaskan dahaga berkumpul dengan abai prokes,” pesan Netty. (hal/sf)

BERITA TERKAIT
Virus HMPV Ditemukan di Indonesia, Komisi IX Minta Masyarakat Tak Panik
10-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengapresiasi langkah cepat Kementerian Kesehatan terkait ditemukannya virus Human...
Dukung MBG, Kurniasih: Sudah Ada Ekosistem dan Ahli Gizi yang Mendampingi
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati, menyatakan dukungannya terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang...
Nurhadi Tegaskan Perlunya Pengawasan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang...
Dukung Program MBG, Legislator Tekankan Pentingnya Keberlanjutan dan Pengawasan
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Pemerintah secara resmi meluncurkan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) pada 6 Januari 2025 di 26 provinsi. Program...