Penajam Paser Utara Kebanjiran, Guspardi Singgung Klaim Pemerintah Soal IKN Bebas Banjir

22-12-2021 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus. Foto: Dok/Man

 

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengaku terkejut mengetahui lokasi calon ibu kota negara (IKN) di Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur terendam banjir. Menurutnya, memang banyak daerah yang mengalami kejadian banjir karena curah hujan yang tinggi di tanah air. Tetapi banjir di Penajam  Paser Utara menjadi sorotan karena lokasi tersebut merupakan tempat calon IKN baru.

 

"Peristiwa kebanjiran ini tentu menuai polemik di kalangan masyarakat. Pasalnya, pemerintah sebelumnya mengklaim bahwa di lokasi IKN yang baru bebas dari ancaman bencana termasuk banjir. Tetapi belum jadi, tahu-tahu banjirnya luar biasa," ujar Guspardi dalam siaran persnya, Rabu (22/12/2021).

 

Legislator dapil Sumatera Barat II itu menyarankan agar pemerintah melakukan kajian tambahan tentang AMDAL di IKN. Gunanya untuk lebih memastikan berbagai kemungkinan dan mengantisipasi berbagai dampak lingkungan serta kejadian lainnya di luar hasil studi yang telah dilakukan pemerintah sebelumnya. 

 

"Oleh karena itu pemerintah perlu memberikan pernyataan terkait persoalan tersebut. Supaya di masyarakat tidak menimbul persepsi kenapa di sana (Paser Penajam Utara, red) harus jadi IKN. Apalagi memindahkan ibu kota tidak semudah membalik telapak tangan," pungkas Anggota Baleg DPR RI tersebut. 

 

Diberitakan sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan ada tiga desa di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Provinsi Kalimantan Timur terendam banjir. Banjir kali ini berdampak pada 101 kepala keluarga dan 101 rumah serta 1 mushala terendam banjir. (dep/es)

BERITA TERKAIT
Bahtra Banong Ingatkan Hakim MK Jaga Netralitas dalam Sengketa Pilkada Serentak
09-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, mengingatkan seluruh hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menjaga netralitas...
Komisi II Siap Berkolaborasi dengan Kemendagri Susun Draf dan NA RUU Pemilu
06-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pihaknya siap berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam...
Perlu Norma Baru untuk Antisipasi Terlalu Banyak Pasangan Capres-Cawapres
04-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyebut DPR dan pemerintah akan mengakomodasi indikator pembentukan norma baru...
Putusan MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden Jadi Bahan Revisi UU Pemilu
03-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang...