Mulyanto Tegas Tolak Kenaikan Harga Elpiji Non-Subsidi

28-12-2021 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: Dok/Man

 

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyatakan bahwa Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI menolak rencana pemerintah menaikkan harga elpiji non-subsidi. Menurutnya, kenaikan elpiji non-subsidi akan berdampak pada naiknya bahan kebutuhan pokok lainnya. Selain itu, pengguna elpiji nonsubsidi lebih banyak daripada kalangan usaha.

 

“PKS dengan tegas menolak kenaikan harga elpiji non-subsidi," ujar Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria di Jakarta, Selasa (28/12/2021). Menurutnya, saat ini ekonomi dan daya beli masyarakat belum pulih sehingga kenaikan harga elpiji non-subsidi akan menambah berat beban hidup rakyat.

 

“Penyesuaian harga elpiji nonsubsidi ini sebaiknya dilakukan setelah ekonomi masyarakat dan industri sudah benar-benar pulih sehingga tidak akan memberatkan," ujar Mulyanto. Ia melanjutkan, dalam kondisi ekonomi tidak stabil seperti saat ini, pemerintah seharusnya memberi insentif kepada usaha kecil dan menengah.

 

Legislator dapil Banten III itu menegaskan insentif itu sangat perlu agar roda ekonomi masyarakat terus berputar. “Beri kelonggaran agar ekonomi masyarakat dan industri benar-benar bergeliat dan tumbuh. Baru setelah itu dipertimbangakan soal penyesuaian harga elpiji," saran Mulyanto. (hal/sf)

BERITA TERKAIT
Program MBG Diluncurkan: Semua Diundang Berpartisipasi
06-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Gizi Nasional dijadwalkan akan meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hari ini, Senin, 6 Januari 2025....
Komisi VII: Kebijakan Penghapusan Utang 67 Ribu UMKM di Bank BUMN Perlu Hati-Hati
04-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti rencana pemerintah yang akan menghapus utang 67 ribu...
Pemerintah Diminta Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM dan Ekonomi Kreatif Indonesia
03-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini dituntut untuk menata dan...
Dina Lorenza Dukung Kenaikan PPN: Harus Tetap Lindungi Masyarakat Menengah ke Bawah
24-12-2024 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Dina Lorenza mendukung rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen...