Pimpinan DPR, Marzuki Alie, Priyo Budi Santoso, Pramono Anung, Anis Matta dan Taufik Kurniawan hari ini menggelar Rapat Konsultasi didampingi dengan Seluruh Ketua Fraksi, Ketua Komisi III, Komisi XI, Pimpinan Badan Kehormatan dan Pimpinan Badan Anggaran serta sejumlah lembaga penegak hukum (Kapolri, Jaksa Agung dan KPK) juga Jajaran Kementrian Keuangan di Ruang Rapat Pimpinan DPR, Kamis (23/2).

 "Sesuai dengan agenda hari ini, Rapat konsultasi Pimpinan DPR bersama Menteri Keuangan, Pimpinan KPK, Kapolri, dan Jaksa Agung membahas mengenai upaya pencegahan tindak pidana korupsi,"Jelas Marzuki Alie yang bertidak sebagai Pimpinan Rapat.

Marzuki Alie mengatakan, Pimpinan DPR merasa perlu melakukan konsultasi dengan institusi terkait untuk melakukan reformasi sistem yang berjalan di lembaga ini yang dilatarbelakangi oleh banyaknya anggota dewan yang diduga terlibat kasus korupsi.

“Kita melihat banyak sekali anggota dewan yang tersandera karena kasus-kasus yang terjadi di DPR. Lebih dari 40an yang kita hitung dari sebagian anggota DPR yang ditangkap oleh KPK. Kalau terus menerus tanpa solusi tidak akan baik,”terangnya.

Marzuki menambahkan, sistem yang keliru dapat menyandera orang-orang yang bernaung didalam sistem tersebut, lemahnya sistem pencegahan dan pengawasan di lembaga negara pun menjadi salah satu penyebabnya.

“Pimpinan sekarang sebagai penggerak untuk melaksanakan reformasi sepakat bersama-sama supaya kompak kelima pimpinan ini melakukan reformasi yang terkait dengan kewenangan pimpinan.”katanya.

Siswono Yudo Husodo, dalam masukannya ia mengatakan, sebaiknya dalam pemilihan anggota Badan Anggaran dari masing-masing Fraksi tidak dipilih Bendahara ataupun Wakil Bendahara Partai, karena itu dapat terkesan “miring” bagi Badan Anggaran. “Kita kan ingin memperbaiki citra DPR, jadi sebaiknya hal-hal yang menjadikan boomerang dapat kita hindari,”tegasnya.

Selanjutnya Nasir Djamil perwakilan dari Komisi III mengatakan, sebagai sesama lembaga negara sebaiknya saling melindungi bukan saling melemparkan tuduhan yang menimbulkan isu-isu yang belum terbukti kebenarannya dan hanya menjadi “blunder” di masyarakat.

“Jangan membangun benteng untuk melindungi diri sendiri, tetapi membangun benteng untuk bersama, semua lembaga negara dan kami ingin membenahi sistemnya. Sehingga rapat seperti ini harus diadakan secara berkesinambungan agar mendapat jawaban untuk menuju pada pembenahan tersebut,”jelasnya.

Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan, Busyro Muqoddas mengatakan, lembaganya siap untuk membantu DPR dalam menuntaskan korupsi, menurutnya semua harus direncanakan dengan baik sejak awal perencanaan anggarannya, lalu proses berjalannya hingga akhir.

“Menurut kami DPR ini sudah baik, karena telah mempunyai Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN, yang didalamnya terdapat Pusat Pengkajian dan Pengolahan Data Informasi namun itu masih perlu dioptimalkan, agar dapat semaksimal mungkin bekerja, dan KPK siap membantu bersama Bagian Litbang untuk melakukan Riset, seperti yang telah dilakukan di ESDM dan yang baru saja dilakukan membantu Komisi VIII dalam permasalahan BPIH,”pungkasnya. (ra)