Evita Nursanty: Harga Minyak Goreng Harus Tetap Terjangkau

04-01-2022 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Evita Nursanty. Foto: Oji/Man

 

Lonjakan harga bahan pokok belakangan ini, salah satunya minyak goreng, menjadi perhatian banyak pihak. Menurut Anggota Komisi VI DPR RI Evita Nursanty, sebagai bagian dari bahan pangan pokok, pemerintah didorong untuk dapat menjaga kebutuhan masyarakat tersebut. 

 

"Untuk minyak goreng, kami mendukung langkah Presiden Jokowi untuk mengutamakan kebutuhan di dalam negeri terlebih dahulu, walaupun harga CPO (crude palm oil) dunia naik," ujar Evita kepada Parlementaria, Selasa (4/1/2022). Kenaikan harga minyak goreng dipicu melambungnya harga minyak mentah (CPO) di pasar global.

 

"Sekali lagi, prioritas utama pemerintah adalah kebutuhan rakyat. Harga minyak goreng harus tetap terjangkau," terang politisi PDI-Perjuangan itu. Seperti halnya pemerintah dalam urusan pasokan LNG dan batubara, dimana Evita mendukung pemerintah untuk mengutamakan kebutuhan di dalam negeri terlebih dahulu. 

 

Sementara itu dalam kesempatan berbeda, Anggota Komisi VI DPR RI Amin mengatakan pada awak media, berdasarkan catatannya, melambungnya harga minyak goreng sudah berlangsung tiga bulan atau lebih. Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, saat ini harga minyak goreng mencapai Rp20 ribu per liter, bahkan di beberapa daerah harganya sudah lebih dari Rp20 ribu.

 

Amin menilai, kondisi tersebut akan berdampak tertekannya perekonomian nasional dengan naiknya inflasi akibat harga minyak goreng yang tidak terkendali. "Maka pemerintah harus melindungi kepentingan rakyat yang saat ini terganggu pemenuhan kebutuhan pokoknya, khususnya minyak goreng," kata Amin. 

 

Kenaikan harga minyak goreng sebagai bahan pokok, kata Amin, akan berpengaruh terhadap harga dari jenis barang kebutuhan lain dan produk makanan turunannya. Padahal Indonesia merupakan produsen CPO terbesar di dunia, oleh karenanya Amin menekankan pemerintah harus berani mengintervensi pasar minyak goreng di dalam negeri dengan sejumlah program untuk menurunkan harganya. (ah/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...