Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto. Foto: Andri/nvl

Krisis pasokan batu bara untuk pembangkit listrik PT PLN (Persero) yang terjadi saat ini, menurut Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto menjadi pertanda bagi pemerintah untuk mendorong penerapan energi baru dan terbarukan (EBT) di Indonesia. Krisis ini juga menjadi bukti adanya kesalahan tata kelola sumber daya alam.

"Krisis batu bara ini menjadi pengingat bahwa energi fosil sangat rentan. Maka perlu segera masuk ke energi baru terbarukan. Dengan semakin terbatasnya energi fosil ini, pasti akan fluktuatif dalam supply and demand. Kalau tidak imbang, pasti akan terjadi disparitas harga, ada distorsi," ujarnya dalam keterangannya kepada awak media di Jakarta, Rabu (5/1/2022).

Sugeng mengakui batu bara masih menjadi salah satu sumber energi utama dan juga penyumbang terbesar pendapatan negara bukan pajak. Namun demikian, dia mewanti-wanti adanya risiko semakin terbatasnya ketersediaan di masa mendatang. Terlebih, sambung dia, saat ini Indonesia sudah menandatangani Perjanjian Paris dan meratifikasi dalam hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016.

“Batu bara sangat rentan karena menjadi komoditas yang semakin terbatas, apalagi sudah semakin dibatasi karena polutif. Kita juga sudah meratifikasi perjanjian Paris. Hal ini menjadi dasar bahwa EBT sebuah keharusan dilakukan mitigasi," terang Anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI itu.

Dalam kesempatan yang berbeda, Anggota Komisi VII DPR RI Syaikhul Islam Ali meminta pemerintah tidak buru-buru mencabut larangan ekspor batu bara dan kebijakan itu harus tetap dilanjutkan. "Pemerintah tidak boleh main-main dengan kebijakan larangan ekspor ini, jangan buru-buru dievaluasi atau dicabut," katanya.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menilai kebijakan larangan ekspor batu bara untuk menjaga ketahanan energi dalam negeri. "Ini bukan soal boleh atau tidak boleh ekspor komoditas yang bisa diperdebatkan, tapi sudah soal ketahanan energi kita yang rawan sekali," terangnya. (ah,rdn/sf)