Komisi VI Dukung Upaya Bersih-Bersih Garuda Indonesia oleh Menteri BUMN

12-01-2022 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung. Foto: Oji/rni

 

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung mengapresiasi sekaligus mendukung upaya Menteri BUMN Erick Thohir untuk menyelesaikan kasus hukum di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Dimana Menteri BUMN itu baru-baru ini menyerahkan data terkait dugaan korupsi di perusahaan maskapai negara tersebut.

 

“Upaya itu akan membantu proses restrukturisasi yang sedang dilakukan atas Garuda,” kata Martin dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Rabu (12/1/2021). Lebih lanjut ia menegaskan pihaknya sudah menyampaikan bahwa langkah penegakan hukum itu harus dilakukan dan tidak dapat ditunda-tunda lagi.

 

“Agar tidak ada dugaan bahwa ada yang ditutup-tutupi dalam permasalahan masa lalu yang membuat Garuda bermasalah saat ini. Bahkan ‘technically’ bangkrut atau secara teknis sudah bangkrut,” jelas legislator dapil Sumut II itu. Ia berharap Kementerian BUMN dapat merampungkan persoalan di perusahaan pelat merah itu.

 

Martin pun meminta agar rencana Menteri BUMN Erick Thohir bisa menyelesaikan persoalan Garuda sampai benar-benar bersih. Harapan politisi Partai NasDem itu, tidak hanya berhenti pada masalah penyewaan Pesawat ATR 72-600 dan tetap dilakukan secara konsisten.

 

“Bongkar sekalian saat ini, perbaiki semua sistem dan manajemennya, agar ke depan tidak ada masalah lagi,” kata. Seperti diketahui, Erick Thohir menyambangi Kantor Kejaksaan Agung RI, di Jakarta Selatan, Selasa (11/1/2022) kemarin untuk menyerahkan data terkait dugaan korupsi dalam penyewaan Pesawat ATR 72-600 di Garuda Indonesia kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin. (ah/sf) 

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...