Soroti Permasalahan Vaksinasi, Netty Prasetiyani: Komisi IX Akan Bentuk Panja Vaksinasi

24-01-2022 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani. Foto: Jaka/nvl

 

 

Baru-baru ini, publik dikejutkan dengan adanya vaksin palsu dan vaksin kosong yang beredar di tengah masyarakat. Menyoroti banyaknya permasalahan seputar vaksinasi, Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mengatakan pihaknya akan membentuk panitia kerja (panja) untuk mendalami isu tersebut.

 

"DPR berusaha membangun keyakinan kepada masyarakat dengan menekan pemerintah untuk menggaungkan bahwa vaksin halal dan aman untuk masyarakat terutama anak-anak. Tapi, hal tersebut dirusak oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Akibat banyaknya permasalahan dari hulu ke hilir di sektor vaksinasi, membuat Komisi IX bersepakat untuk membentuk panitia kerja vaksin," ungkap Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria, Sabtu (22/1/2022).

 

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan, tahap pembentukan panja tersebut masih menunggu setiap fraksi mengutus anggotanya untuk bergabung ke dalam panja vaksin. Beberapa hal yang akan menjadi fokus dalam panja vaksin tersebut nantinya mengenai roadmap vaksin primer dosis satu dan dosis dua, anggaran vaksin, target serta cakupan vaksinasi, serta berbagai isu dan permasalahan lainnya.

 

"Banyak hal yang akan kita dalami, sebut saja, jenis dan ketersediaan logistik vaksin di lapangan dan rantai pasoknya, ketersediaan tenaga vaksinator, strategi tata kelola KIPI, sinkronisasi data vaksinasi, upaya pengelolaan limbah vaksin yang sesuai dengan standar, vaksin untuk lansia dan vaksin untuk anak, vaksin booster, vaksin kedaluwarsa, keberpihakan pada vaksin dalam negeri dan banyak lagi," jelas Netty.

 

Ke depan, legislator dapil Jawa Barat VII ini mengatakan, dengan dibentuknya panja ini, DPR berharap dapat membuat pemerintah lebih serius dan sungguh-sungguh dalam penanganan pandemi khususnya vaksinasi. "Kita bentuk panja ini bukan untuk mengancam pemerintah, tapi ini adalah bentuk counterpart sebagai pertanggungjawaban kepada rakyat," tutup Netty. (bia/sf)

BERITA TERKAIT
Virus HMPV Ditemukan di Indonesia, Komisi IX Minta Masyarakat Tak Panik
10-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengapresiasi langkah cepat Kementerian Kesehatan terkait ditemukannya virus Human...
Dukung MBG, Kurniasih: Sudah Ada Ekosistem dan Ahli Gizi yang Mendampingi
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati, menyatakan dukungannya terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang...
Nurhadi Tegaskan Perlunya Pengawasan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang...
Dukung Program MBG, Legislator Tekankan Pentingnya Keberlanjutan dan Pengawasan
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Pemerintah secara resmi meluncurkan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) pada 6 Januari 2025 di 26 provinsi. Program...