Hasil Kinerja Restrukturisasi BUMN Diharapkan Terlihat pada 2022

25-01-2022 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima. Foto: Oji/Man

 

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima menyampaikan, Komisi VI DPR RI berharap dengan holdingisasi dan restrukturisasi yang telah dilakukan perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah dapat terlihat hasil kinerjanya pada tahun 2022. Aria juga menyampaikan saat ini Komisi VI DPR RI sudah menyesaikan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) BUMN, mengingat sudah 19 tahun UU Nomor 19 Tahun 2003 BUMN belum pernah diamandemen.

 

“Kita akan membahas secara sistemik antara hal yang dilakukan Kementerian (BUMN) dengan roadmap holdingisasi atau restrukturisasi. Sementara kita juga menyiapkan 19 tahun RUU BUMN yang belum pernah diubah atau diamandemen. Tentu keinginan Komisi VI DPR RI dengan holdingisasi dan restrukturisasi ini, tahun 2022 akan sudah mulai terlihat kinerja, baik yang menyangkut benefit korporasinya ataupun agent development-nya," kata Aria Bima saat Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (25/1/2022).

 

Dalam rapat kerja tersebut juga dilakukan pembahasan yang menyangkut permasalahan yang dihadapi PT Garuda Indonesia, namun pendalaman pembahasan mengenai persoalan maskapai Garuda disepakati dan diputuskan untuk dilakukan secara tertutup.

 

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir dalam paparannya mengatakan bahwa proses PKPU sudah berjalan dan masih ada pengunduran waktu hingga 60 hari. "Sementara posisi lessor kita sudah dapat dukungan empat lessor dan yang masih progres 35 lessor yang sedang kita dorong supaya bisa mayoritas mendukung restrukturisasi," ungkap Erick.

 

Erick menyampaikan, yang menjadi good news atau berita baiknya adalah keempat lessor yang sudah menyetujui itu adalah empat lessor besar. “Secara persentase kalau kita bisa mendapatkan tiga tambahan lessor maka artinya mayoritas lessor menyetujui. Sisa yang banyak itu kecil-kecil lessornya. Kita terus fokus pada negosiasi dengan para lessor. Inilah kenapa pentingnya payung hukum di PKPU. Momentum ini, kita akan dorong supaya terjadi perbaikan sistem yang ada di Garuda," tutur Erick. (dep/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...