BURT Dorong Ittama DPR Jadi Alarm Dini Terkait Pengawasan Kegiatan Anggaran

28-01-2022 / B.U.R.T.
Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Agung Budi Santoso saat memberikan Keynote Speech dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Inspektorat Utama Setjen DPR RI dengan tema “Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Untuk Meningkatkan Tata Kelola Organisasi di Sekretariat Jenderal DPR RI” di Jakarta, Rabu (26/1/2022). Foto: Novel/Man

 

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Agung Budi Santoso mengatakan bahwa Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai pengawas harus bisa menjadi alarm dini terhadap sesuatu yang diduga bisa menjadi potensi terjadinya pelanggaran berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan anggaran. Lanjut, Agung menambahkan, bahwasannya Ittama sendiri sudah harus ikut maupun terlibat dari awal mulai perencanaan anggaran sehingga bisa dipantau kegiatan tersebut sudah mengikuti aturan yang berlaku. 

 

Demikian disampaikan oleh Agung usai memberikan Keynote Speech dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Inspektorat Utama Setjen DPR RI dengan tema “Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Untuk Meningkatkan Tata Kelola Organisasi di Sekretariat Jenderal DPR RI” di Jakarta, Rabu (26/1/2022).

 

“Jadi fungsi Ittama sebagai pengawas ini sangat penting, bahwa Ittama harus bisa menjadi alarm dini terhadap suatu yang diduga akan terjadi pelanggaran. Ittama ini justru dalam proses sudah harus ikut, tidak setelah proses ada kesalahan baru bertindak atau bekerja tetapi mulai dari awal perencanaannya itu sudah harus terlibat sehingga betul-betul dipastikan semua kegiatan itu sudah sesuai aturan,” tutur Politisi Partai Demokrat itu.

 

Agung menambahkan, BURT DPR RI juga mendorong penguatan-penguatan Ittama DPR RI dengan diadakannya kegiatan ataupun acara seperti rapat koordinasi pengawasan untuk meningkatkan tugas dan fungsi Ittama dalam berkinerja. “BURT mendorong penguatan terhadap Ittama sendiri melalui kegiatan-kegiatan seperti ini, tentunya hari ini juga mengundang narasumber yang luar biasa memiliki pengalaman yang hebat. Menjadi konsentrasi kami (BURT DPR RI) untuk komitmen terus mendorong peningkatan daripada Ittama itu sendiri,” terangnya.

 

Di lain sisi, Inspektur Utama Setjen DPR RI Setyanta Nugraha menuturkan terkait capaian  realisasi anggaran Inspektorat Utama Setjen DPR RI di Tahun 2021 yang sudah baik sebesar 99,48 persen. “Tentu dalam melaksanakan kegiatan pengawasan meliputi kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pelaksanaan tugas lainnya itu kita membutuhkan anggaran, anggaran untuk alokasi di (Tahun) 2021 sebesar Rp7,04 miliar dan alhamdulillah terealisasinya 99,48 persen jadi artinya dari sisi penyerapan anggaran kita sudah optimal,” jelasnya.

 

Dalam kaitan dengan hal tersebut, Agung menyambut baik terkait dengan capaian realisasi anggaran Ittama Setjen DPR RI berdasarkan penuturan Setyanta Nugraha usai acara Rapat Koordinasi Pengawasan tersebut. “Tentu itu adalah bukan prestasi Ittama semata tapi semuanya, termasuk kami (BURT) yang menjadi pengawasan daripada kesekjenan (untuk) memberikan dorongan, memberikan arahan agar Ittama mampu bekerja dengan baik dan kalau dilihat dari tahun ke tahun serapan (anggaran) naik,” pungkasnya. (nvl/sf)

BERITA TERKAIT
Kunjungan BURT ke DIY: Evaluasi Layanan Kesehatan Jamkestama
30-01-2025 / B.U.R.T.
PARLEMENTARIA, Yogyakarta – Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk memastikan...
Layanan Keprotokolan Kedewanan di Bandara Radin Inten II Lampung Dipastikan Berjalan Optimal
26-01-2025 / B.U.R.T.
PARLEMENTARIA, Bandar Lampung - Tim Kunjungan Kerja Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua BURT DPR...
DIPA 2025 Diserahkan, DPR Tegaskan Komitmen pada Rakyat
23-01-2025 / B.U.R.T.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Rizki Aulia Rahman Natakusuma, memimpin rapat bersama Pimpinan Alat...
Rajiv: Perlu Koordinasi Agar Hak Protokoler DPR Tidak Mengganggu Masyarakat
04-12-2024 / B.U.R.T.
PARLEMENTARIA, Boyolali - Anggota DPR RI memiliki hak yang melekat, yang salah satunya adalah Hak Protokoler. Namun, terkadang, publik menilai...