Pembangunan Bandar Udara  Kualanamu, Sumatera Utara pengganti Bandara Polonia yang sudah tidak memadai dinilai sudah berlarut-larut. Target penyelesaian akhir tahun 2012 yang disesuaikan untuk kesekian kalinya, dikhawatirkan tidak dapat dipenuhi memperhatikan ragam persoalan proyek kerja sama pusat dan daerah yang sudah dimulai sejak tahun 2007 lalu.

“Masyarakat sudah kenyang dengan janji, tahun 2007 Gubernur Rudolf Pardede berjanji selesai 2 tahun. Tahun 2009 Wapres JK datang menguatkan akan selesai tahun itu disambut tepuk tangan, ternyata meleset. Tahun selanjutnya Presiden SBY datang berjanji lagi akhir tahun 2010 kita resmikan. Kemudian 2011, Menko Perekonomian menyebut selesai tahun itu, ternyata tidak. Janji selanjutnya akhir tahun ini mulai digunakan,” kata anggota Komisi VI dari FPAN Nasril Bahar saat melakukan pertemuan dengan Pimpinan PT. Angkasa Pura II di Medan, Sumut, Kamis (15/3/12).

Ia meminta dalam pertemuan yang merupakan rangkaian kunjungan spesifik meninjau pelaksanaan pembangunan Bandara Kualanamu ini diharapkan pihak Angkasa Pura II terbuka menyampaikan hambatan dalam pelaksanaan proyek. Baginya persoalan pembangunan dengan anggaran Rp.2,9 triliun tidak bisa ditimpakan sepenuhnya kepada Angkasa Pura II, karena melibatkan banyak pihak seperti Pemerintah Pusat, PU, investor, Pemprov dan Pemkab.

Anggota Komisi VI dari FPDIP Sukur Nababan mempertanyakan belum beresnya pembebasan lahan untuk jalan menuju bandara. Baginya bandara sebagus apapun tetap tidak akan berfungsi apabila infrastruktur eksternal tidak selesai. Ia menyebut kasus gedung kargo yang tuntas dibangun tahun 2007 lalu karena belum digunakan akhirnya biaya maintenance menjadi beban PT. Angkasa Pura II.

Hal senada disampaikan Chairuman Harahap dari FPG yang juga meragukan Kualanamu bisa beroperasi akhir tahun ini. “Kami minta report bukan angin sorganya. Masyarakat sudah tahu, 2012 akan diresmikan. Kita khawatir ini tidak akan terjadi, sepertinya akan diundur 2013,” tandas wakil rakyat dari dapil Sumut II ini.

Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi VI, Agus Hermanto mendukung agar seluruh permasalahan pembangunan Bandara Kualanamu dapat dipetakan dan dipilah-pilah. “Apabila dipandang perlu, saya mendukung pelaksanaan rapat gabungan Komisi VI dengan Komisi V, sekaligus menghadirkan Menteri Perhubungan dan kementrian lainya,” tegas politisi FPD ini. Percepatan pelaksanaan proyek merupakan tanggung jawab seluruh instansi terkait sehingga diharapkan target penyelesaian tahun 2012 ini dapat dipenuhi.

Direktur Operasi Tehnik PT. Angkasa Pura II, Salahuddin Rafie menekankan penuntasan pembangunan Bandara Kualanamu sudah semakin mendesak karena Bandara Polonia yang memiliki kapasitas 900 ribu penumpang/tahun saat ini traffic-nya sudah mencapai 7 juta penumpang/tahun.

Ia meminta dukungan agar kendala pembebasan lahan yang masih membayangi pembangunan jalan akses menuju bandara dapat diatasi. “Kebutuhan jalan 150 miliar rupiah tapi pemerintah provinsi baru menyiapkan 19 miliar. Jalan tol perlu 900 hari untuk konstruksi, pembebasan lahan baru 25 persen. Mohon dukungan terutama bagi akses masuk menuju bandara ini,” imbuhnya.

Beberapa bagian fasilitas bandara yang sepenuhnya dirancang dan dibangun oleh putra terbaik bangsa sudah berhasil dituntaskan seperti, terminal kargo, bangunan security, gedung otoritas bandara, bangunan taxiway,  dan area parkir.

Terminal yang dapat menampung 8.1 juta penumpang/tahun memasuki tahap penyelesaian interior. Gedung ditata modern dengan mengadopsi kearifan lokal menerapkan package sending system 100 persen otomatis pertama kali di Indonesia. Sistem ini dapat menangani 5000 bagasi perjam, dengan conveyor otomatis, barcode, pengaturan jurusan, penanganan lebih cepat dan aman karena tidak ditangani orang perorang.  

“Kami berharap semua konstruksi dapat diselesaikan pada akhir 2012 sehingga bandara baru yang menjadi kebanggaan warga Sumut ini dapat beroperasi penuh awal 2013,” demikian Salahuddin Rafie. (iky)