Kenaikan TDL Tidak Tepat

19-03-2012 / KOMISI VII

Anggota DPR Bobby Rizaldi dari Partai Golkar mengatakan, kenaikan TDL saat ini tidak tepat karena bersamaan dengan kenaikan BBM pada April nanti. "angka tambahan inflasi bisa melebihi 1 persen sehingga rentan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat
 
Terkait menurunnya subsidi listrik di kisaran 64 Triliun, Bobby menilai persoalannya disebabkan penurunan pengajuannya dikarenakan mundurnya jadwal COD PLTU 10 ribu MW. Namun, lanjut Bobby, hal tersebut dapat dicover dengan manajemen bauran energi gas yang belum dimasukkan ke perhitungan seperti swap Gajah Baru 40 mmbtud
 
Menurut Bobby, kenaikan subsidi dari 40 Triliun menjadi 64 Triliun disebabkan kenaikan dollar dan Indonesia Crude Price (ICP).
 
Terkait kenaikan BBM, Bobby menegaskan, apabila kenaikan BBM didalam APBNP menyebabkan subsidi meningkat 123 Triliun menjadi 178 Triliun lebih baik dibatalkan kenaikannya
 
Tanggapan Bobby tersebut menjawab pernyataan Kemenkeu Agus Martowardojo yang mengatakan apabila subsidi listrik dikisaran Rp. 64.9 Triliun menyebabkan pembangkit tidak beroperasi
 
Pada kesempatan berbeda, Agus mengatakan, salah satu yang bisa menurunkan biaya operasi PT Perusahaan Listrik Negara adalah jika BUMN itu mendapatkan gas. Namun,  floating storage regasification unit (FSRU) Teluk Jakarta belum selesai dan program percepatan pembangkit listrik 10 ribu megawatt (MW) juga terlambat. Kondisi itu membuat pembangkit listrik milik PLN hingga saat ini harus menggunakan BBM dan membuat subsidi listrik membengkak.
 
Terkait subsidi listrik, pembahasan subsidi telah sampai di Badan Anggaran DPR dan pemerintah akan mendiskusikan dengan badan tersebut terkait rekomendasi Komisi VII soal penurunan subsidi listrik. (si)foto:wy/parle
BERITA TERKAIT
Program MBG Diluncurkan: Semua Diundang Berpartisipasi
06-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Gizi Nasional dijadwalkan akan meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hari ini, Senin, 6 Januari 2025....
Komisi VII: Kebijakan Penghapusan Utang 67 Ribu UMKM di Bank BUMN Perlu Hati-Hati
04-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti rencana pemerintah yang akan menghapus utang 67 ribu...
Pemerintah Diminta Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM dan Ekonomi Kreatif Indonesia
03-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini dituntut untuk menata dan...
Dina Lorenza Dukung Kenaikan PPN: Harus Tetap Lindungi Masyarakat Menengah ke Bawah
24-12-2024 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Dina Lorenza mendukung rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen...