Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris. Foto: Tari/Man

Angka keterisian tempat tidur rumah sakit atau Bed Occcupancy Rate (BOR) di DKI Jakarta sudah mencapai 45 persen akibat varian Omicron. Untuk itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mendorong pemerintah harus memperbanyak tempat isolasi terpusat bagi pasien Covid-19 yang tertular varian Omicron.

“Harus disikapi pemerintah dengan segera memperbanyak tempat isolasi terpusat. Hal ini penting agar BOR faskes di ibu kota tetap terkendali, sehingga faskes tetap bisa melakukan pelayanan kesehatan yang optimal, dan tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat,” ujar Charles dalam keterangan persnya, Senin (31/1/2022).

Charles mengutip data yang menjabarkan pasien Covid-19 dirawat di RS wilayah DKI Jakarta, mayoritas bergejala sedang (51 persen) dan ringan (38 persen). “Sehingga masih didominasinya BOR faskes di Jakarta oleh pasien gejala sedang dan ringan, bisa dipahami mengingat banyak warga ibu kota yang tidak punya tempat isolasi mandiri di rumahnya, dan juga banyak yang khawatir jika isolasi tidak diawasi tenaga medis bisa berakibat fatal,” kata politisi PDI-Perjuangan tersebut.

Lebih lanjut Charles mengatakan, isolasi terpusat di Jakarta penting diperbanyak untuk menampung pasien gejala sedang dan ringan yang tidak punya tempat isolasi mandiri, dan yang khawatir mengalami perburukan. “Sebab, pasien di tempat isolasi terpusat akan dipantau secara intensif oleh tenaga medis. Dengan isolasi terpusat bagi pasien gejala sedang dan ringan, tempat tidur di faskes tetap tersedia bagi pasien gejala berat dan kritis,” ungkap legislator dapil DKI Jakarta III itu.

sementara Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati meminta kewaspadaan dengan naiknya indikator BOR Covid-19 di Jakarta. Salah satu bentuk kewaspadaan adalah kesiapan sarana prasarana perawatan, obat-obatan, oksigen, ventilator termasuk operasional untuk tenaga kesehatan. Mufida mengingatkan pemerintah masih ada masalah tunggakan klaim RS untuk penanangan Covid-19 pada tahun 2020. Tunggakan ini dikhawatirkan memengaruhi kesiapan RS seiring meningkatnya kasus harian Covid-19 dan meningkatnya BOR.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu meminta pemerintah untuk meringankan beban RS dengan menyelesaikan kewajiban jelang potensi adanya gelombang ketiga serangan Covid-19. “Pada saat angka BOR meningkat, maka otomatis kebutuhan operasional RS meningkat. Pemerintah wajib selesaikan tunggakan bayar klaim RS, khususnya tahun 2020. Harus dicarikan solusinya untuk meringankan beban saat BOR terus meningkat,” ungkap legislator dapil DKI Jakarta I tersebut.

Mufida berharap segera ada langkah konkret merespons beberapa indikator kenaikan kasus dan perawatan Covid-19 di rumah sakit. “Indikator kasus harian dan meningkatnya BOR perawatan sudah jadi indikator dimulainya langkah-langkah pengetatan. Kebijakan PTM 100 persen dan kebijakan WFO bisa dikaji ulang untuk kembali PTM terbatas dan WFH sesuai dengan kondisi wilayah masing masing,” pungkasnya. (ah/sf)