Keterwakilan Perempuan di Parlemen Indonesia Masih Rendah

08-02-2022 / PARIPURNA
Sekretris Jenderal Kaukus Perempuan Parlemen Luluk Nur Hamidah dalam interupsinya pada Rapat Paripurna DPR RI, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (8/2/2022). Foto: Andri

 

Keterwakilan perempuam di parlemen Indinesia dinilai masih sangat rendah dibandibgkan negara-negara ASEAN lainnya. Sekretris Jenderal Kaukus Perempuan Parlemen Luluk Nur Hamidah menyampaikan, bahkan keterwakilan perempuan Indonesia di parlemen di bawah Timor Leste dan Rwanda yang mencapai 40 persen.

 

"Indinesia mendapat catatan, sampai saat ini keterwakilan perempuan di parlemen belum memenuii minimal angka kritis yang seharusnya bisa diwukudkan, yaitu 30.persen. Sementara di sisi lain ada dorongan dan komitmen dari komunitas internasional dan kesepakatan pemerintahan Indonesia bahwa tahun 2030 Indonesia didorong mewujudkan keterwakilan perepuan 50 persen di parlemen,” kata Luluk dalam interupsinya pada Rapat Paripurna DPR RI, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (8/2/2022).

 

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu melanjutkan, membangun demokrasi dan berkeadaban mustahil dilakukan tanpa memperjuangkan ruang politik yang setara, yang mengakomodasi seluruh warga negara baik laki-laki atau perempuan, khusisnya kelompok rentan seperti disabilitas, lansia, ibu hamil, menyusui, perempuan pekerja rumah tangga, dan lain-lain. Di sinilah dibutuhkan kemauan politik untuk mewujudkan keterwakilan perempuan yang ideal di parlemen.

 

"Bank Dunia memberikan laporam bahwa Indonesia sampai hari ini rankingnya ketujuh dibandingkan negara-negara di Asia Tenggara. Bahkan, posisi kita di bawah Timor Leste. Dan posisi Indonesia bahkan jauh dibandingkan dengan Rwanda yang bisa mencapai keterwakilan perempuan hingga 40 persen," ungkap legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah IV tersebut. (mh/sf)

BERITA TERKAIT
Program Makan Bergizi Gratis Harus Berikan Manfaat pada Petani, Peternak, dan Nelayan Lokal
06-12-2024 / PARIPURNA
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Slamet menyambut baik program makan bergizi gratis yang dicanangkan pemerintah untuk meningkatkan...
Pemerintah Harus Kembalikan Fungsi Kawasan Hutan, Minimalisasi Dampak Bencana Alam
06-12-2024 / PARIPURNA
PARLEMENTARIA, Jakarta - Saat ini, Sukabumi dilanda bencana hidrometeorologi berupa longsor dan banjir yang menyebabkan kerusakan infrastruktur dan mengancam keselamatan...
Usulan Revisi UU Nomor 13 tahun 2011 Guna Perjelas Perbedaan Pemahaman Fakir dan Miskin
05-12-2024 / PARIPURNA
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota DPR RI Syahrul Aidi Maazat mengusulkan agar dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang...
DPR Setujui 5 Calon Pimpinan KPK dan Dewas KPK
05-12-2024 / PARIPURNA
PARLEMENTARIA, Jakarta - DPR RI dalam Rapat Paripurna ke-9 Tahun Sidang 2024-2029 menyetujui lima Calon Pimpinan KPK dan lima Calon...