Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin. Foto: Dok/Man

Badan Pusat Statistik (BPS) secara resmi telah mengumumkan realisasi pertumbuhan ekonomi nasional yang diukur dengan Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2021 tumbuh sebesar 3,69 persen (year of year), pada Senin (7/2/2022). Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin menilai sinyal pemulihan ekonomi Indonesia semakin menguat. Capaian ini menunjukkan arah perbaikan ekonomi yang kian solid dan kembali pada jalur yang tepat.

“Namun, kita harus tetap waspada. Apalagi sekarang, Indonesia telah memasuki gelombang ketiga akibat meluasnya dampak varian omicron yang dapat berpengaruh terhadap prospek pemulihan tahun 2022. Karenanya, kita tetap perlu menjaga keseimbangan antara penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi,” urai Puteri dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI bersama Kepala BPS beserta jajaran, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (10/2/2022).

Untuk itu, Puteri berharap momentum perbaikan ekonomi selama tahun 2021 ini juga berlangsung secara merata di berbagai daerah. Karenanya, ia mendorong BPS untuk mempercepat publikasi data pertumbuhan ekonomi di tingkat kabupaten/kota guna mengetahui kinerja pemulihan di daerah.

“BPS sering terlambat dalam mengumumkan capaian ekonomi kabupaten/kota. Padahal, kami juga ingin mengetahui seperti apa realisasi pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota yang menjadi daerah konstituen kami. Padahal, BPS juga memiliki kantor-kantor di tingkat daerah,” tegas politisi Partai Gerindra tersebut.

Lebih lanjut, Puteri juga mengimbau BPS untuk memastikan ketersediaan data terkait indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di tingkat daerah. “Data tersebut masih sangat minim di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota. Padahal ketersediaan data ini penting untuk mengukur seperti apa capaian daerah akan komitmen terhadap TPB,” tegas Puteri.

Menutup keterangannya, legislator dapil Jawa Barat VII ni berpesan agar BPS terus pastikan akurasi dan kualitas data atas berbagai survei yang akan dilakukan BPS, seperti Sensus Penduduk 2020 Long Form, Sensus Pertanian 2023, dan Survei Biaya Hidup 2022.

Kepala BPS Margo Yuwono menjelaskan bahwa infrastruktur teknologi untuk pendataan masih belum merata sehingga berpengaruh kecepatan pengumpulan data. Di beberapa daerah dengan infrastruktur terbatas, pendataan masih dilakukan secara manual dan memerlukan waktu dalam pengolahan datanya. 

“Tidak seluruh wilayah bisa melakukan pendataan secara cepat dengan menggunakan gadget atau online. Karena memang infrastruktur daerah variasinya masih tinggi. Maka, daerah yang infrastrukturnya terbatas dan jaringannya masih terbatas, BPS melakukan pendataan secara tradisional dengan kertas dan kuesioner. Jadi, masih butuh pengolahan,” ungkap Margo. (bia/sf)