Legislator Minta Pembangunan SRG Disesuaikan dengan Tempatnya

22-02-2022 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Heri Purnama.Foto:Safitri/jk

 

Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Heri Purnama menyoroti banyaknya pembangunan sistem resi gudang (SRG) yang tidak disesuaikan dengan tempatnya. Hal tersebut berdampak pada kurang optimalnya fungsi dari SRG itu sendiri.  Ia mencontohkan kasus yang terjadi pada SRG di Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Kondisi infrastruktur di wilayah tersebut menurutnya memerlukan perhatian dari pemerintah. Seperti kondisi jalan menuju fasilitas SRG yang tidak layak untuk dilewati.

 

Terlebih usai terdampak banjir yang turut menyebabkan komoditas pangan di SRG wilayah itu mengalami kerusakan.  "Karena banyak gudang daerah Batola, disitu fungsinya kurang karena jalan menuju gudang itu tidak layak untuk dilewati apalagi daerah situ kemarin habis kena banjir,” jelas Bambang saat mengikuti agenda kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Senin (21/2/2022). 

 

Pada kunjungan tersebut, politisi Partai Golkar itu menekankan, seharusnya penyesuaian tempat pembangunan fasilitas SRG menjadi perhatian serius. Tak hanya soal tempat, perawatan dari SRG ini juga harus mendapat perhatian yang sama. Terlebih, lahan yang digunakan merupakan hibah dari masyarakat. "Itu hibah dari masyarakat, seharusnya ada tindaklanjut kerja sama dengan pemerintah daerah,” jelasnya. 

 

Agar SRG dapat berfungsi maksimal, ia menyebut Komisi VI DPR akan memberikan dukungan. "Sesuai dengan laporan nanti kita akan membantu lah, mungkin seperti anggaran atau gimana, tapi dia  (pemangku kepentingan) harus meyakinkan Komisi VI DPR juga,” tandas legislator dapil Kalsel I tersebut. (srw/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...