Komisi VI DPR meminta kepada PT. Pelabuhan Indonesia II (PT. Pelindo II) untuk meningkatkan produktivitas guna membuat biaya logistik (logistic cost) menjadi kompetitif. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi VI Anwar Sanusi (F-PPP) yang didampingi Wakil Ketua Komisi VI Agus Hermanto (F-PD) saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direksi PT. Pelindo II R.J. Lino, di Gedung Nusantara I DPR, Rabu (20/5). “Mengingat fungsi pelabuhan merupakan pintu gerbang keluar masuknya barang dari dan ke Indonesia, maka PT. Pelindo II yang bisnis intinya (core business) adalah mengelola pelabuhan yang memegang peranan penting dalam ikut melayani arus lalu lintas barang perdagangan,” kata Anwar seraya menambahkan, baik dalam maupun luar negeri. Komisi VI juga meminta kepada Direksi PT. Pelindo II agar mampu mengelola unit-unit usaha/anak perusahaan secara baik dan tetap fokus pada bisnis intinya (core business). “Ini terkait dengan rencana bisnis PT. Pelindo II kedepan dalam menghadapi era persaingan pasar bebas dan penerapan Undang-Undang tentang Pelayaran yang baru yaitu UU No.17/2008 tentang Pelayaran,” paparnya. Ia berharap PT. Pelindo II dapat ikut serta berperan dalam memberikan kontribusi dari sisi penerimaan negara, baik dari jasa operasional maupun keuntungan kerjasama dengan pihak lain. Menurutnya, karena PT. Pelindo II masih dihadapkan pada efisiensi pengelolaan, besarnya biaya bongkar muat dan lambannya arus barang yang keluar masuk. Disamping kerjasama dengan pihak ketiga kurang memberikan keuntungan yang optimal bagi negara, jelasnya. Komisi VI meminta kepada Direksi PT. Pelindo II agar berkoordinasi dengan instansi terkait dalam penyediaan sarana dan prasarana transportasi ke pelabuhan. Dalam paparannya Direksi PT. Pelindo II R.J. Lino menjelaskan, khususnya pasca penerapan UU No.17/2008 tentang Pelayaran, undang-undang tersebut memiliki semangat kompetisi dan menghapuskan monopoli pengelolaan pelabuhan di Indonesia. Menurutnya, PT. Pelindo II telah mengambil langkah-langkah adaptasi dan antisipasi yang merangkum dalam rencana jangka panjang perusahaan tahun 2009-2013 yang menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan. Ia menambahkan, perusahaan regulasi di bidang kepelabuhan ini ditindaklanjuti dengan strategi yang terarah untuk fokus terhadap bisnis ini dalam rangka peningkatan produktivitas, penyempurnaan sistem dan prosedur, fokus terhadap kepuasan pelanggan dalam rangka memberikan jaminan pelayanan prima kepada customer. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, kata Lino, secara internal perusahaan melaksanakan penilaian kinerja untuk memastikan tingkat kesesuaian penerapan sistem dan prosedur dalam proses bisnis di setiap cabang pelabuhan dan segmen-segmen usaha lainnya, kata Lino. “Termasuk terhadap kinerja personil secara individu melalui assesment dan audit key performance indicator,” jelasnya. Sementara, lanjutnya, proses pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga dilakukan berpedoman pada prinsip saling menguntungkan masing-masing pihak. “Berdasarkan diantara salah satunya tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan,” jelas Lino. Lebih jauh ia menjelaskan, penerapan Good Corporate Govermance (GCG) di lingkungan PT. Pelindo II dilaksanakan berdasarkan Kepmen BUMN No:117/M-MBU/2002 tentang kewajiban penerapan prinsip-prinsip GCG sebagai landasan operasional BUMN serta UU tentang BUMN No.19/2003 yang mewajibkan pengelolaan BUMN berdasrkan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparan, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran. “Dalam pelaksanaan GCG di perusahaan senantiasa dilakukan assesment dan audit setiap tahun oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP),” jelasnya. Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta Menyoroti masalah Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta, kata Anwar, Komisi VI mendukung segera dilakukannya renovasi dan peningkatan pelayanan. Karena melihat keberadaan Rumah Sakit milik PT. Pelindo II ini sekarang kondisinya kurang terawat, dan seringkali mengalami kebanjiran, ujarnya. “Padahal peran dan fungsi rumah sakit tersebut sangat vital, baik bagi karyawan maupun penduduk setempat,” tegas Anwar. Azwir Dainytara (F-PG) menyesalkan, Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta tidak terawat. Karena rumah sakit yang berada disitu sangat penting sekali untuk karyawan atau anak-anak kapal. “Mungkin kalau direksi sakit tidak perlu berobat di rumah sakit itu, tapi untuk karyawan menengah kebawah ‘kan berobat disitu,” tegasnya. Menurut Azwir, kesehatan untuk satu pelabuhan sangat tergantung pada sumber daya manusianya. “Jadi Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta ini perlu perhatian dari direksi,” ujarnya. Menanggapi permasalahan tersebut, Direksi PT. Pelino II R.J. Lino menjelaskan, permasalahan Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta yang mengalami banjir telah ditindaklanjuti dengan peninggian lantai pada lokasi-lokasi yang rawan banjir. Namun demikian, kata R.J. Lino, saat ini tengah dilakukan studi untuk pembangunan dan peremajaan gedung rumah sakit. (Iwan)