Komisi VI Minta Kemendag Perbaiki Tata Niaga Pangan

11-03-2022 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Intan Fauzi. Foto: Eki/nvl

 

Anggota Komisi VI DPR RI Intan Fauzi meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk memperbaiki tata niaga pangan agar kejadian harga pangan melambung tinggi tidak terjadi lagi. Intan percaya jika permasalahan seperti ini harus segera diselesaikan untuk kemaslahatan masyarakat.

 

“Kemendag harus hadir untuk memperbaiki tata niaga pangan, karena akar permasalahan di hulu ini harus diselesaikan, sehingga rakyat tidak terbebani dari tahun ke tahun," ujar Intan saat dihubungi Parlementaria via sambungan telepon, Jumat (11/3/2022).

 

Intan juga meminta Kemenko Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perindustrian untuk memetakan kebutuhan pangan data nasional. Baru selanjutnya menilik pasokan domestik yang tersedia untuk mengalokasikan impor bahan pangan yang dibutuhkan. 

 

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu kemudian meminta kolaborasi antara Bulog (Badan Urusan Logistik), Badan Pangan Nasional, dan  BUMN holding pangan untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan pangan, sehingga distribusi dari principal hingga ke tingkat retail dapat terintegrasi dengan baik.

 

Di sisi lain, Intan menyoroti eksportir pangan yang ada di Indonesia. Dia berharap eksportir untuk menaati aturan di Indonesia. Menurut legislator dapil Jawa Barat VI itu, eksportir harus tetap bisa memenuhi pasokan pasar dalam negeri, namun jika tidak patuh, maka pemerintah harus berani melakukan tindakan tegas. 

 

"Jika tidak patuh kepada ketentuan regulasi, maka cabut izin usahanya. Sementara, regulasi impor perlu disiapkan dalam waktu dekat, karena memang kita masih ketergantungan kepada bahan pangan impor, sehingga permasalahan ketergantungan impor tidak terus membebani rakyat,” tegas Intan. (ndn/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...