Legislator Pertanyakan Perbankan Syariah yang Kurang Berkembang

22-03-2022 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Ela Siti Nuryamah saat menghadiri Rapat Kerja dengan Gubernur Bank Indonesia. Foto : Ucha/mr

 

Anggota Komisi XI DPR RI Ela Siti Nuryamah mempertanyakan masalah yang ada di balik pengembangan sektor perbankan syariah di Indonesia. Pada Rapat Kerja dengan Gubernur Bank Indonesia, Ela mengungkapkan kegelisahannya dengan ketertinggalan perbankan syariah dibandingkan perbankan konvensional.

 

“Kami cukup gelisah terkait dengan pengembangan perbankan syariah karena memang negara kita adalah bagian muslim terbesar di dunia, namun peringkat ekonomi syariah kita cukup rendah. Nah kira-kira ada masalah apa? Atau bisa kami diperjelas terkait apa yang menjadi masalah yang membuat perbankan syariah kita masih jauh dengan perbankan yang sifatnya konvensional,” ungkap Ela di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (22/3/2022).

 

Selain terkait perkembangan sektor perbankan syariah secara keseluruhan, Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPR RI tersebut juga menyoroti ketertinggalan bank-bank syariah dalam melakukan digitalisasi layanan perbankan. 

 

“Terus juga terkait digitalisasi bank syariah juga masih cukup kalah dengan bank konvensional. Lagi-lagi kami mendorong bagaimana perbankan syariah juga menjadi top of the brand di dunia untuk bisa mengejar ketertinggalan hal itu,” imbuh legislator dapil Lampung II tersebut saat menanggapi paparan dari Gubernur BI terkait Evaluasi Kebijakan BI Tahun 2021 dan Rencana Kerja Tahun 2022.

 

Dalam paparannya, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menyampaikan bahwa pengembangan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah telah ada dalam rencana kerja Bank Indonesia tahun 2022. Dengan tema “Mempercepat perkembangan ekonomi dan keuangan syariah: Membangun ekosistem halal value chain”, Warjiyo menjelaskan 3 bagian besar yang menjadi target dalam pengembangan ekonomi syariah.

 

Bagian pertama adalah perluasan ekosistem halal value chain yang juga melibatkan industri makanan halal dan modest fashion. Kedua, Keuangan syariah yang meliputi instrumen transaksi valas, wakaf produktif dan SukBI inklusif. Ketiga terkait sosialisasi dan edukasi melalui festival ekonomi syariah. (uc/sf)

BERITA TERKAIT
Komisi XI Setujui Realokasi & Refocusing Anggaran BS LPS, Demi Penguatan Fungsi Supervisi
03-02-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI dengan Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan (BS LPS), Komisi...
Komisi XI Dukung Evaluasi Program Strategis Nasional, Dorong Peran Swasta
01-02-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Karawang - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi H. Amro, menegaskan perlunya evaluasi terhadap Program Strategis Nasional (PSN)...
Komisi XI Dukung Efisiensi Anggaran APBN, Maksimalkan Ruang Fiskal
01-02-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, karawang - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi H. Amro, menegaskan bahwa efisiensi anggaran menjadi kewajiban bagi pemerintah...
Keamanan Uang Rupiah Harus Ditingkatkan, Demi Cegah Uang Palsu Beredar
01-02-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Karawang - Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin, menegaskan pentingnya peningkatan keamanan uang rupiah guna mencegah peredaran...