Anggota Komisi IX DPR RI Nur Nadlifah saat menghadiri  rapat kerja dengan Menteri Kesehatan dan RDP dengan KPC-PEN di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (23/3/2022). Foto : Geraldi/mr

Anggota Komisi IX DPR RI Nur Nadlifah mempertanyakan salah satu strategi percepatan vaksinasi Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) yaitu penggunaan vaksin Sinovac yang hanya diperuntukkan bagi anak usia 6-11 tahun. Padahal memilih jenis vaksin merupakan hak semua orang.

“Apakah karena (vaksin) Sinovac ini efikasinya kecil kemudian hanya untuk anak-anak kecil atau bagaimana? Terus bagaimana kalau ada orang dewasa yang ingin tetap vaksin dengan Sinovac karena akan menjadi hak kita untuk memilih vaksin,” ujar Nadlifah dalam rapat kerja dengan Menteri Kesehatan dan RDP dengan KPC-PEN di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (23/3/2022).

Nur Nadlifah mendapati informasi, sebagian orang memiliki Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) yang cukup tinggi, sehingga sekelompok orang hanya mau divaksin dengan vaksin Sinovac. Kalau tidak Sinovac tidak mau. Hal ini perlu menjadi pertimbangan pemerintah untuk memberikan pilihan kepada masyarakat untuk mempercepat tercapainya target vaksinasi.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga mempertanyakan mengenai vaksinasi lansia. Dari data yang diberikan oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dan KPCPEN pertumbuhan vaksinasi untuk lansia sangat lambat. Ia pun mempertanyakan strategi pemerintah untuk mempercepat vaksinasi lansia lantaran lansia merupakan kelompok rentan yang perlu mendapat perlindungan.

Nadlifah juga mengapresiasi pemerintah yang akan menggunakan vaksin Merah Putih dari UNAIR-Biotis sebagai prioritas yang merupakan vaksin dalam negeri. “Semoga kita bisa melindungi produk-produk temuan dari anak negeri sendiri,” harap Anggota Dewan daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah IX ini.

Di sisi lain, Nadlifah mengkritisi Kemenkes terkait peringkat ranking Indonesia yang ada di nomor keempat negara dengan jumlah vaksinasi yang tinggi. Indonesia mendapatkan ranking cukup ini wajar karena penduduk Indonesia juga tinggi. “Saya setujunya kalau peringkat ini dibuat berdasarkan persentase dari jumlah  penduduk, sehingga kita rankingnya jelas gitu, kinerja kita lebih jelas dan capaian kita lebih jelas,” ujar Nadlifah. (gal/sf)