Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung, saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI dengan Rektor IPDN Hadi Prabowo di Sumedang, Jabar, Rabu (23/3/2022). Foto : Kiki/mr

Komisi II DPR RI menilai penyelenggaran pendidikan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, telah berjalan cukup baik. Bahkan IPDN juga menggelar kerja sama dengan pihak-pihak lain untuk mendukung proses belajar mengajar. Kendati demikian, setelah mendengarkan penyampaian Rektor IPDN, Komisi II DPR RI mendapatkan sejumlah masukan, salah satunya permintaan dukungan untuk penambahan biaya makan lauk-pauk makan Praja. Apabila dibandingkan dengan standar biaya makan lauk-pauk Praja di IPDN berbanding jauh dengan siswa-siswi di Akademi Polisi dan Akademi Militer.

“Memang masih perlu ada dukungan tambahan terhadap pembangunan fasilitas termasuk juga soal bagaimana kita membuat para siswa-siswi yang ada di sini memenuhi standar sebagai siswa didik yang memang membutuhkan semua fasilitas termasuk konsumsinya, kemudian fasilitas lainnya. Salah satu yang menjadi pembicaraan tadi soal uang lauk-pauk yang jauh dari standar kalau kita bandingkan dengan siswa-siswai di Akpol dan Akmil,” kata Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung, usai pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI dengan Rektor IPDN Hadi Prabowo di Sumedang, Jabar, Rabu (23/3/2022).

Doli menyatakan, Komisi II DPR akan memberikan perhatian khusus dan dukungan terhadap perguruan tinggi kedinasan yang ditujukan untuk mencetak calon aparatur negara yang berkompeten dan bisa langsung mengabdi setelah mereka menyelesaikan pendidikannya. “Kita berharap sekolah kedinasan seperti ini kan sekolah yang penting. Pertama soal pendidikan, saya kira kita semua pemerintah, negara, dan masyarakat harus konsen dengan pendidikan, ini bisa menjamin anak-anak Indonesia ini punya masa depan, yang artinya masa depan mereka ini masa depan Indonesia yang cerah. Kemudian yang kedua hasil prajanya memiliki kualitas yang baik, sehingga menghasilkan pemerintah berkualitas,” tutup politisi Partai Golkar itu.

Sebelumnya, Rektor IPDN Hadi Prabowo menyampaikan beberapa permasalahan yang dihadapi IPDN. Dari biaya makan praja, alokasi anggaran, kelembagaan IPDN hingga instrumen dan standar penilaian terhadap akreditasi sekolah kedinasan. Hadi mengusulkan agar alokasi biaya makan praja ada peningkatan minimal menjadi Rp65.000. Untuk alokasi anggaran, Hadi mengungkapkan bahwa biaya pemeliharaan gedung masih sangat minim, biaya peningkatan sarana dan prasarana pendidikan juga belum memadai. Termasuk biaya untuk penelitian dan pengabdian masyarakat yang terserap untuk biaya makan praja. (qq/sf)