Komisi II Minta Kejelasan STIA LAN Makassar tentang Kurikulum Transformasi Digital Pengelolaan Negara

25-03-2022 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Chairul Anwar saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke STIA LAN Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (23/3/2022). Foto: Ridwan/Man

 

Anggota Komisi II DPR RI Chairul Anwar meminta kejelasan kepada sivitas akademika STIA LAN Makassar tentang implementasi kurikulum transformasi digital dalam pengelolaan negara. Sebab, para mahasiswa yang mengikuti perkuliahan di politeknik tersebut sebagian besar adalah para aparatur sipil negara yang memiliki tuntutan beradaptasi di era digital, khususnya peningkatan keterampilan administrasi negara.

 

“Nah ini terobosan apa yang mau diambil untuk peningkatan administrasi negara kita dalam bidang teknologi digital tersebut?” ujar Chairul saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke STIA LAN Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (23/3/2022). Untuk merespon tantangan perkembangan zaman ini, ia meminta agar pihak kampus intensif melakukan lobi ke pihak-pihak terkait, guna mendapatkan alokasi bantuan dana pendidikan sebagai mandatory spending 20 persen dari APBN untuk pendidikan.

 

“Sama halnya saat saya di Komisi IX beberapa waktu lalu. Anggaran kesehatan saya pikir di Kemenkes semua. Tetapi, semua urusan yang berkaitan dengan pendidikan di Kemenkes masuk diambil dari situ. Jadi, anggaran pendidikan kita yang khusus dari APBN  masuk ke banyak instansi,” jelas politisi PKS ini.

 

Meskipun demikian, ia meyakini untuk pengalokasian anggaran APBN untuk STIA LAN Makassar akan banyak pihak yang akan turut serta membantu. “Jadi, apresiasi saya luar biasa kepada para pendidik ini, kita hormat. Sehebat-hebatnya kita itu kita pasti hormat dengan guru kita. Apresiasi kepada dosen meskipun dengan segala keterbatasan,” pesan legislator daerah pemilihan (dapil) Riau I itu.

 

Diketahui, institusi Politeknik STIA LAN Makassar ini memiliki akreditasi B. Perguruan tinggi negeri di bawah Lembaga Administrasi Negara ini memiliki tingkatan sarjana maupun magister terapan. Adapun biaya pendaftaran untuk Program Sarjana Terapan sebesar Rp250 ribu sedangkan untuk Program Magister Terapan sebesar Rp500.000. Informasi dari pihak kampus mengemuka bahwa selama ini institusi tersebut belum pernah mendapatkan bantuan APBN yang khusus dialokasikan untuk pendidikan sebesar 20 persen. (rdn/sf)

BERITA TERKAIT
Bahtra Banong Ingatkan Hakim MK Jaga Netralitas dalam Sengketa Pilkada Serentak
09-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, mengingatkan seluruh hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menjaga netralitas...
Komisi II Siap Berkolaborasi dengan Kemendagri Susun Draf dan NA RUU Pemilu
06-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pihaknya siap berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam...
Perlu Norma Baru untuk Antisipasi Terlalu Banyak Pasangan Capres-Cawapres
04-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyebut DPR dan pemerintah akan mengakomodasi indikator pembentukan norma baru...
Putusan MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden Jadi Bahan Revisi UU Pemilu
03-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang...