Anggota Komisi V DPR RI Mulyadi disela sela RDPU Komisi V DPR RI dengan penyedia layanan transportasi yang dihadiri manajemen PT Goto Gojek Tokopedia Tbk, PT Grab Teknologi Indonesia, PT Teknologi Perdana Indonesia (Maxim) dan PT Blue Bird Tbk di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/3/2022). Foto: Jaka/Man

Anggota Komisi V DPR RI Mulyadi mengatakan DPR RI membutuhkan banyak masukan dari berbagai pihak dalam merevisi Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), agar nantinya UU LLAJ dapat teraplikasi dengan baik kepada masyarakat.

Komisi V DPR RI  pun mengadakan RDPU dengan penyedia layanan transportasi yang dihadiri manajemen PT Goto Gojek Tokopedia Tbk, PT Grab Teknologi Indonesia, PT Teknologi Perdana Indonesia (Maxim) dan PT Blue Bird Tbk di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/3/2022) guna meminta kontribusi melalui masukan-masukan yang komprehensif.

"Karena bapak dan ibu adalah orang-orang yang berpikir futuristik, kami meminta kontribusi melalui masukan-masukan yang komprehensif. Kami tidak mau UU tidak apliktif karena proyeksi bisnis ke depan yang tidak diinfokan. Kami harap masukannya supaya undang-undang ini bisa meng-capture semua kepentingan hari ini maupun di masa yang akan datang," ungkapnya.

Diakui Mulyadi, perputaran ekonomi Indonesia bergerak karena ide cemerlang pengusaha layanan transportasi saat ini. Untuk itu, menurutnya perlu digali potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). “Harus digali potensi penerimaan negara bukan pajak, kenapa? Bayangkan satu anak di top up Rp200 ribu. Kalau sehari ada 50 ribu anak, dana yang tersimpan di rekening Gojek luar biasa,” kata politisi Partai Gerindra itu.

“Kalau pinjam saja ada cost of fund-nya, dan ini dana ditempatkan di rekening Gojek melalui mekanisme top up, agar bisa berkontribusi untuk penerimaan negara. Kami berharap perusahaan (transportasi) bisa membantu, apalagi saat ini ekosistem digital menjadi andalan. Saya di Banggar (Badan Anggaran) sering mengingatkan, agar negara jangan terjebak konsep penerimaan negara yang sumbernya dari konvensional. Saat ini sedang bertransformasi situasi bisnis, harus ada instrumen yang bisa menjaring potensi pemasukan lainnya,” tambahnya. 

Selain itu, Mulyadi juga mengingatkan tentang kedaulatan ekosistem digital. “Beberapa perusahaan saat ini besarnya karena adanya dana dari investor. Saya ingatkan tentang big data yang dimiliki, jangan sampai konsep utang jadi saham. Sementara di perusahaan itu ada big data orang Indonesia, dan kalian tidak sadar mereka atau pemegang saham baru adalah orang-orang yang memiliki kepentingan di masa yang akan dating. Mereka memetakan ekosistem digital Indonesia. Saya undang rasa nasional bapak-ibu  supaya menjaga Indonesia dalam konteks kedaulatan ekosistem digital,” tegasnya.

Terakhir, Mulyadi juga menyampaikan apresiasi kepada penyedia layanan transportasi baik reguler maupun yang berbasis aplikasi. Menurutnya kehadiran penyedia layanan transportasi ini dapat menjaga perputaran roda ekonomi bagsa ini. “Kami bangga, layanan transportasi yang diberikan dapat menjaga perputaran ekonomi dengan membuka lapangan pekerjaan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat di masa ini,” apresiasi legislator dapil Jawa Barat V itu. (rnm/sf)