Komisi VI Dukung PLN Pelopori Akselerasi Ekosistem Kendaraan Listrik EV dan Kompor Induksi

29-03-2022 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima. Foto: Oji/Man

 

Komisi VI DPR RI mendukung PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk mempelopori akselerasi ekosistem kendaraan listrik Electric Vehicle (EV) dan kompor induksi di Indonesia sebagai upaya Demand Creation sekaligus sebagai pengalihan konsumsi energi berbasis impor menjadi energi domestik.

 

“Komisi VI DPR RI mendukung PLN untuk melakukan peningkatan demand, efisiensi, perbaikan bisnis proses, tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen utang untuk menyelamatkan keuangan perusahaan,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima dalam RDP Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo beserta jajaran di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (28/3/2022).

 

Tak hanya itu, Komisi VI DPR RI mendukung PLN untuk menghadapi dan mengatasi tantangan sistem kelistrikan Tahun 2022 terkait oversupply pada sistem Jawa-Bali dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap. Komisi VI DPR RI juga meminta PLN untuk memperhatikan calon investor dalam Daftar Penyedia Terseleksi (DPT) PLN dalam pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) pada sistem kelistrikan Jawa, Sumatera, Kalimantan interkoneksi dan Sulawesi bagian selatan agar tidak oversupply.

 

Selain itu, Komisi VI DPR RI mendukung PLN untuk melakukan digitalisasi dari hulu sampai hilir, end to end dalam program transformasi perusahaan guna memacu gerak, cara fikir baru hingga pengambilan keputusan yang lebih cepat. Di akhir, Komisi VI DPR RI meminta PLN untuk memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu paling lama 10 hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI. (hal/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...