Anggota Komisi VI DPR RI Intan Fauzi. Foto: Oji/nvl

Minggu pertama Ramadan ini harga sembako kembali mengalami kenaikan. Bukan hanya minyak goreng, harga sejumlah bahan pokok seperti gula pasir, bawang merah, bawang putih serta daging ayam dan sapi juga mengalami kenaikan. Anggota Komisi VI DPR RI Intan Fauzi menanggapi kenaikan harga pangan ini jadi masalah klasik yang selalu terjadi tiap tahun. Sehingga ia mendukung pemerintah untuk melakukan kemandirian pangan.

“Sebetulnya (permasalahan kenaikan harga sembako) ini harus segera diselesaikan oleh pemerintah dengan kemandirian pangan dan bukan tidak mungkin tidak bisa. Saya yakin kita bisa dan harus dalam jangka waktu cepat. Karena ini sudah masalah klasik yang terus berulang setiap tahun,” ujar Intan saat ditemui Parlementaria usai mengikuti Rapat Panja DIM RUU TPKS di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (4/4/2022).

Kenaikan harga sembako memang sudah menjadi trend pada waktu tertentu seperti pada menjelang Ramadan dan Lebaran, serta Natal dan Tahun Baru. Kenaikan ini terjadi lantaran kebutuhan masyarakat yang meningkat, dengan kenaikan sekitar 10-15 persen. Namun pada tahun ini diperparah dengan situasi pandemi dimana secara ekonomi masyarakat saat ini pendapatannya turun drastis dan bahkan kehilangan pekerjaannya.

“Ditambah lagi semua kebutuhan pangan pokok secara bersamaan naik karena kita memang masih ketergantungan kepada impor. Daging sapi karena kita memang bergantung pada Australia, kemudian beras kita juga masih impor, minyak goreng CPO-nya mengikuti harga acuan dunia,” tambah politisi PAN ini.

Komisi VI DPR RI pun telah melakukan Rapat Kerja maupun Rapat Dengar Pendapat dengan kementerian dan lembaga terkait kenaikan harga sembako ini. Karena permasalahan ini perlu diselesaikan secara terintegrasi. Intan pun berharap pemerintah menghasilkan kebijakan yang tidak memberatkan rakyat. 

“Jadi intinya bahwa untuk kebutuhan pangan pokok harus bisa ada kemandirian pangan. Dari mulai petani, distribusi sampai dengan retail tingkat akhir itu harus menjadi concern pemerintah untuk tidak membebani rakyat dari harga produksi sampai dengan harga jual di retail akhir,” tutup Intan. (gal/sf)