Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat Milton Pakpahan mengatakan, pada sektor energi, Indonesia masih menghadapi tantangan utama yaitu peningkatan kebutuhan dan konsumsi yang tidak diimbangi secara proporsional oleh peningkatan pasokan dan ketersediaan. “Peningkatan produksi minyak dan gas bumi serta pertambangan mineral dan batubara belum dapat dilaksanakan dengan optimal,” ujarnya.

Saat ini Komisi VII sedang melaksanakan proses perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, kata Milton seraya menambahkan perubahan dimaksud untuk memperbaiki tatakelola minyak dan gas bumi kita.

“Hal tersebut sangat berkaitan erat dan perlu mendapatkan perhatian, mengingat Provinsi Papua Barat merupakan salah satu daerah penghasil migas yang cukup besar,” jelasnya.

Terkait dengan sektor ketenagalistrikan, Milton menjelaskan, kita masih dihadapkan pada persoalan keterbatasan pasokan yang belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan. Terlebih lagi di Provinsi Papua Barat yang juga masih terdapat masalah besar dalam pemenuhan kebutuhan pasokan listrik.

“Sampai saat ini hanya sebagian kecil masyarakat di Papua Barat yang dapat menikmati listrik, sedangkan sebagian besar yang lain masih dalam kondisi gelap gulita dan belum menikmati terangnya listrik,” jelasnya.

Menurutnya, yang utama yaitu bagaimana upaya untuk mempercepat pembangunan sektor ketenagalistrikan dan pengembangan energi di Provinsi Papua Barat, karena Provinsi Papua Barat memiliki sumber energi yang cukup besar dan memiliki banyak sumber energi alternatif yang dapat dikembangkan.

“Begitu juga dengan bidang lingkungan hidup serta riset dan teknologi (ristek) perlu mendapatkan perhatian yang serius, khususnya terkait dengan kerusakan dan upaya konservasi lingkungan hidup,” paparnya.

Dia menambahkan, perlindungan dan pelestarian masyarakat dan tanah adat di bumi Papua Barat juga harus diprioritaskan sedangkan pengembangan riset dan teknologi dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan nilai tambah dalam pemanfaatan sumber daya alam yang kita miliki, serta peningkatan daya saing dan produktivitas perekonomian juga perlu terus kita kembangkan guna melakukan akselerasi pembangunan.

Milton berharap, kunjungan kerja ini dapat mencapai tujuan dan dapat bermanfaat bagi masyarakat serta memberikan dukungan terhadap program-program yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat.

Sementara Gubernur Papua Barat, Abraham O. Atururi mengatakan, sumber daya alam yang ada di Papua Barat sangat berlimpah terutama minyak dan gas. “Mau batubara ada, mau tambang emas ada, tidak ada yang tidak ada di Papua Barat ini, tapi kenapa tidak disumbangkan kepada masyarakat disini. Papua Barat ini terlalu jauh, regulasi juga terlalu macam-macam. Kita orang Papua Barat kalau sudah bodoh jangan dibodoh-bodohi lagi, itu prinsip saya,” tegasnya.

Terkait dengan masalah listrik, Abraham menjelaskan, sejak dirinya menjabat sebagai Bupati (1992) sampai hari ini tidak ada penerangan listrik di desa-desa maupun di gunung. “Tolonglah agar di malam hari desa-desa atau kampung maupun gunung kelihatan terang diberi listrik,” pinta Abraham.  

Memang banyak masalah yang kita hadapi di Papua Barat ini, kata Abraham seraya menambahkan kita berusaha  jangan sampai Papua Barat ini keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Kalau Timor Timur sudah lepas dari NKRI tapi Papua Barat jangan sampai lepas, kita jaga sama-sama negeri ini. Jadi lebih cepat isu-isu politik yang menjelekan bangsa ini dibandingkan pembangunan itu sendiri,” tuturnya.  

Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR ke Provinsi Papua Barat terdiri atas 11 orang anggota, rombongan tim dipimpin Milton Pakpahan (F-PD) dan sejumlah anggota lintas fraksi, Heriyanto dari F-PD; Azwir Dainy Tara, SW. Yudha dan Halim Kalla dari F-PG; Irvansyah dari F-PDI Perjuangan; Mardani Ali Sera dari F-PKS; Irna Narulita dari F-PPP; Nur Yasin dari F-PKB; Saifuddin Donodjoyo dari Fraksi Partai Gerindra; dan M. Ali Kastella dari Fraksi Partai Hanura.(iw)/foto:iw/parle.