Komisi II DPR RI mengapresiasi Provinsi Sumatera Selatan yang telah merampungkan pelaksanaan perekaman e-KTP 100% di seluruh Kab/Kota. Hal tersebut mengemuka dalam acara penyerahan penghargaan pemerintah pusat yang diwakili Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, yang berlangsung di Gedung Griya Agung, Palembang, Sumatera Selatan (16/4).

Hadir pada acara tersebut rombongan Tim Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI yang dipimpin Ganjar Pranowo (F-PDI Perjuangan), Ketua DPRD Sumsel Wasista Bambang Utoyo dan 15 Bupati/Walikota didampingi Ketua DPRD dan Kadisdukcapil se-Sumsel. Penyerahan penghargaan juga disaksikan 300 orang Camat se-Sumatera Selatan.

Ketua Tim Kunker Komisi II, Ganjar Pranowo mengatakan program e-KTP adalah program nasional yang sangat strategis yang menelan anggaran sangat besar. Mengingat pentingnya program ini, DPR telah menyetujui anggaran sebesar 5,6 triliyun Rupiah.

“Jika e-KTP ini tidak berhasil maka pemerintah dan DPR menanggung dosanya, karena anggarannya sangat besar,” tegas Wakil Ketua Komisi II DPR ini.

Ganjar menambahkan, bahkan Mendagri sampai-sampai mempertaruhkan jabatannya jika program e-KTP ini tidak selesai sampai akhir tahun 2012 ini. Terkait pencapaian e-KTP di Sumsel yang mencapai 100%, Ganjar agak meragukan apakah benar-benar 100% penduduk sudah terdata. “Mestinya jangan pakai angka 100% lah, misalnya 99,9% mungkin lebih tepat, karena pasti ada satu-dua yang belum terdata,” ucapnya.

Ganjar memaparkan dalam reses kali ini Komisi II juga ingin meminta masukan mengenai beberapa RUU yang sedang dibahas DPR, di antaranya RUU perubahan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemeritahan Daerah dan RUU Pilkada, serta RUU Desa.

Dalam sambutannya, Mendagri Gamawan Fauzi memberikan apresiasi kepada seluruh Jajaran Pemprov, Pemkab/Pemkot serta seluruh Camat dan Lurah di Provinsi Sumatera Selatan, atas keberhasilan merampungkan pendataan e-KTP ini. “Semua ini tak lepas dari peran serta seluruh aparat Kecamatan dan Kelurahan, RT/RW dan semua masyarakat Sumsel yang dengan tulus dan ikhlas melaksanakan tugas dan kewajibannya,” ucapnya.

Lebih lanjut Mendagri mengungkapkan, dengan KTP lama, memang banyak celah untuk disalahgunakan, seperti pengiriman TKI yang merubah identitas TKI serta untuk kejahatan lain seperti teroris, sementara manfaat e-KTP sangat besar bagi tertib administrasi kependudukan, dan pelayanan pertanahan, perbankan, pelayanan paspor, Pilkada serta untuk kebutuhan administrasi lainnya. “KTP Elektronik lebih akurat serta lebih baik dibanding data yang lain, sehingga dukungan seluruh masyarakat sangat besar, dan kita yakin pada akhir Oktober  2012 seluruh wajib KTP, yaitu 172 juta jiwa sudah menyelesaikan pelaksanaan program e-KTP,” tegas Gamawan.

Sementara Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin menjelaskan, Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri atas 11 Kabupaten dan 4 Kota, dengan penduduk sejumlah 8.522.528 jiwa serta wajib KTP 4.586.259 jiwa, dengan kerja keras para Bupati/Walikota, Camat, Lurah dan Kades se-Sumatera Selatan telah melaksanakan amanat UU no.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Proses perekaman e-KTP di Provinsi Sumatera Selatan telah dimulai pada awal Oktober 2011. “Dengan kemauan keras, maka hambatan yang ada, menjadi masalah, oleh saya mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya pada seluruh Walikota/Bupati, Dinas Dukcapil, Camat, Lurah dan Kades yang telah bekerja keras dalam melaksanakan program strategis nasional ini. Sehingga seluruh perekaman dapat selesai tepat waktu, sebelum batas akhir 30 April 2012,” ungkapnya. (Iqb.Tvp)